Ahok Minta BPLHD Tahan Sertifikat Layak Fungsi Mal yang Biarkan Pengunjung Merokok

Salah satu contohnya adalah Lippo Mall Pluit yang membiarkan salah satu vendornya, JCo, untuk mengizinkan pengunjung merokok di dalam ruangan. 

"Saya sudah perintahkan Pak Gamal (Kepala BPLHD Gamal Sinurat) harus tegas. Kalau mal ngaco seperti itu, ya ditahan dong sertifikat layak fungsinya (SLF)," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (28/8/2015). 

Jika pengelola mal tegas, kata dia, vendor juga akan dikenakan sanksi, seperti penghentian operasional vendor. Jika menerapkan sanksi tegas, vendor akan mengikuti semua aturan yang ada sebab vendor pasti ketakutan kehilangan pelanggan.

"Kami juga harus tekan (pengelola mal). Kalau kami enggak tekan, ya kamu kurang ajar terus. Terus kalau vendor kamu kurang ajar, usir saja vendornya dan perjelas lagi perjanjiannya. Misalnya kalau pelanggan kamu merokok, kamu akan diusir dari mal tanpa dibayar," kata pria yang biasa disapa Ahok itu. (Baca: Mediasi Perselisihan Ibu dan Perokok, Manajemen Mal Panggil Pihak Terkait)

Seorang ibu dua anak, Elysabeth Ongkojoyo, telah mengajukan petisi perihal tersebut di change.org kepada Lippo Mall Pluit, JCo Indonesia, dan Basuki. Petisinya berjudul "Saya dan Bayi Saya Terusir oleh Oknum yang Mau Merokok di Dalam Mall".

Elysabeth mengaku diusir secara mendadak oleh manajemen JCo Lippo Mall Pluit. Pengusiran itu karena ada orang yang hendak merokok di tempat tersebut.

Dalam petisinya, Elysabeth mengaku diusir secara halus oleh seseorang yang hendak merokok. Ketika Elysabeth menolak, dia malah dicaci maki oleh orang tersebut.

Adanya keributan memancing manajemen JCo untuk datang melerai. Elysabeth merasa diperlakukan tidak adil karena telah membeli minuman dan sedang duduk bersama bayinya. 

Adapun kebijakan kawasan dilarang merokok (KDM) telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75 Tahun 2005, serta Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Kemudian, ada pula Pergub Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok.

Kawasan dilarang merokok berdasarkan peraturan tersebut adalah kawasan fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, tempat ibadah, instansi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan angkutan umum.