Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Birokrasi ala Ahok Hilangkan Senioritas

Kompas.com - 07/09/2015, 18:36 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut sistem perampingan birokrasi melalui seleksi jabatan yang dilakukannya merupakan cara terbaik untuk memilih calon pejabat potensial.

Sejak menjadi anggota Komisi II DPR RI, Basuki telah merumuskan tes dengan menggunakan computerized adaptive testing (CAT). 

"Jadi, sistem tes itu soalnya diacak dengan orang di sebelah semuanya. Komputer yang memainkan bank soal dan hasil tesnya dikeluarkan angkanya," kata Basuki di Balai Kota, Senin (7/9/2015). 

Nilai tes kompetensi melalui CAT itulah yang dikombinasi Basuki dengan hasil wawancara bersama psikolog.

Nantinya, lanjut dia, psikolog akan memberi hasil, yakni rekomendasi "tidak disarankan untuk posisi itu" atau "dipertimbangkan untuk posisi itu".

Dalam menyeleksi pejabat DKI, Ahok, sapaan Basuki, cenderung melihat hasil dua tes tersebut meskipun masih ada aspek penilaian lainnya, yakni makalah.

"Kenapa saya tak begitu percaya makalah? Makalah mah bisa saja dia contek bikin dari orang atau beli di Kramat. Teori seseorang pintar itu belum tentu dia bisa kerja. Saya cenderung melihat tes CAT-nya yang oke dan rekomendasi psikolog," kata Basuki. 

Dia mengaku berulang kali mengambil risiko dengan memilih calon pejabat yang tes psikologinya tidak direkomendasi.

Menurut Basuki, bekerja di Dinas Perindustrian dan Energi, misalnya, hanya mengganti lampu penerangan jalan umum (PJU). Seseorang tidak perlu terlalu pintar melakukan hal itu.

Yang terpenting, bagi Basuki, adalah pejabat itu penurut, punya hati melayani, loyal, jujur, mau berusaha keras memenuhi keluhan warga, dan lain-lain.

"Itu cara tes kami sehingga ini sangat adil. Cara saya ini membuat senang para PNS DKI yang tidak punya jabatan," ujarnya. 

Sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Basuki berhak merotasi dan mendemosi (menurunkan pangkat hingga menjadikan staf) para pejabat eselon.

Di samping itu, ia juga berhak mempromosikan para staf menjadi pejabat eselon. "Jadi, tidak ada lagi istilah senioritas di Pemprov DKI. Sebelumnya kan biasanya pegawai ini jangan diangkat dulu karena di dalam SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Masih ada pegawai yang lebih senior dan golongannya lebih tinggi. Saya tak mau tahu karena UU ASN tak mengenal siapa yang lebih senior, tetapi istilahnya siapa yang bisa melayani lebih baik," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com