Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ungkapan Kekecewaan Alumni IPDN kepada Ahok

Kompas.com - 08/09/2015, 11:20 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) yang merupakan wadah alumni Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengungkapkan kekecewaannya terhadap ucapan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang ingin membubarkan IPDN. Sekretaris IKAPTK, Arief Edie, mengaku kaget bahwa Ahok (sapaan Basuki) mengusulkan hal itu.

"Saya mewakili para alumni IPDN, menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar IPDN dibubarkan. Kami cukup kaget, ada seorang gubernur, sampai melontarkan usul pembubaran IPDN," ujar Arief melalui keterangan tertulisnya, Selasa (8/9/2015).

Arief menilai, mungkin Ahok tidak paham mengenai sejarah berdirinya IPDN. Arief mengatakan bahwa IPDN sudah ada sejak zaman Presiden pertama RI Soekarno memimpin Indonesia.

Mencoba berbaik sangka, Arief mengatakan, mungkin Ahok sedang pusing memikirkan masalah di Jakarta. Sehingga, ucapan seperti itu terlontar dari Ahok.

Arief menambahkan jika memang alumnus IPDN telah berbuat kesalahan, seharusnya Ahok tidak menyamaratakan begitu saja. Akibat kesalahan beberapa oknum, bukan berarti seluruh lembaga IPDN bobrok.

Arief juga mengingatkan bahwa DKI Jakarta hanya sebagian kecil dari Indonesia yang luas ini. Bukan hanya DKI Jakarta yang menggunakan alumnus IPDN, melainkan juga daerah-daerah di seluruh Indonesia.

"Karena faktanya sekarang ini, tidak hanya Provinsi Jakarta yang memakai lulusan IPDN. Namun, semua pemerintahan daerah di Indonesia, memakai lulusan IPDN. Bahkan, tak hanya itu, lulusan IPDN tersebar sampai level terendah pemerintah, menjadi camat atau lurah," ujar Arief.

"Kami sangat menyayangkan Ahok sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu. Meski begitu, itu adalah hak seorang Ahok, berpendapat dan mengusulkan pembubaran IPDN. Tapi, sebagai alumni IPDN, kami sangat kecewa dan terluka dengan pernyataan itu," ujar Arief.

Akan tetapi, Arief meminta kepada para alumni IPDN untuk tidak emosi menanggapi pernyataan Ahok. Arief meminta alumni IPDN tetap bekerja sebaik-baiknya. Arief pun yakin lulusan IPDN masih dibutuhkan di negara ini.

"Rakyat dan pemerintah pasti bisa menilai, apakah statemen seorang gubernur Ahok mampu mengalahkan kepuasan ratusan pemimpin pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota atas kinerja pamong praja yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com