Perbincangan Ahok dan Kepala Dinas UKM Saat Akan Pecat Anak Buah

Basuki sempat memberi kebebasan pimpinan SKPD untuk merombak jabatan pejabat di bawahnya yang dinilai tidak bekerja baik. Namun, dia memastikan tetap akan melihat rekam jejak pejabat yang direkomendasi diganti tersebut.

Salah satu contoh rekomendasi yang ditahan Basuki adalah rekomendasi pejabat dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Irwandi Yusuf.

"Ada beberapa orang yang diusulkan Kadis UKM buat diganti, saya tahan. Saya bilang, 'Bisa enggak orang ini kamu pertahankan lagi?' Karena data saya mengatakan, dia tidak terlalu buruk."

"Tapi dia bilang lagi, 'laporannya buruk'. Oke, saya bilang, 'kasih dia kesempatan satu bulan (buat kerja dahulu), kalau masih jelek (kerjanya), lo ganti'," kata Basuki, di Lapangan Monas, Minggu (27/9/2015). 

Kemudian, Basuki kembali mengingatkan Irwandi untuk bekerja baik dan tidak asal memecat anak buahnya. Beberapa waktu lalu, Basuki mengeluhkan permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang tak kunjung usai.

"Saya tanya, 'Eh kenapa kerjaan begitu kacau? Kenapa PKL begitu kacau? Lo jawab gue'. Dia bilang, 'Sudinnya kurang kencang larinya, Pak. Bapak izinkan saya ganti (Kepala) Sudinnya enggak?'. Terus gue cek, 'Oke, lo ganti. Tapi begitu ganti Sudin, lo juga enggak lari kencang, lo yang gue ganti. Karena gue tahu catatan lama lo enggak beres'," kata Basuki menirukan percakapannya dengan Irwandi. 

Menurut Basuki, seperti itulah pertaruhannya demi mendapat kinerja serta pelayanan terbaik kepada warga ibu kota. Ketika mendapat rekomendasi, Basuki selalu bertanya pada pimpinan SKPD alasannya untuk mengganti pejabat yang akan diganti.

Meski demikian, Basuki mengaku tidak mengkhawatirkan kebijakannya ini berdampak pada ramainya pegawai yang mengajukan permohonan pensiun dini. "Bagus dong. Kan saya memang mau mengurangi pegawai. Bagus," kata Basuki. 

Mengutip Harian Warta Kota, banyak pejabat yang depresi karena kehilangan fasilitas yang selama ini diterima. Para pejabat DKI yang biasa dimanja dengan tunjangan puluhan juta rupiah itu tiba-tiba kehilangan fasilitas itu.

"Padahal kan ada yang sedang kredit mobil, rumah, dan sebagainya. Karena tunjangan itu hilang, praktis mereka kelimpungan membayar cicilan kredit," kata seorang sumber tersebut.

Kekesalan dan kekecewaan pejabat yang distafkan juga karena mereka merasa telah berprestasi. Pencopotan, kata sumber itu, terjadi karena tidak sejalan dengan atasan atau melakukan kesalahan yang akhirnya dijadikan staf. Mereka menyebut ada beberapa pejabat yang diangkat Basuki juga pernah bermasalah.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan demosi atau penurunan jabatan sebanyak 201 pejabat. Para pejabat yang pernah menduduki kursi eselon IV hingga eselon II itu, saat ini hanya diberdayakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi DKI Jakarta.