Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sahabat Sandiaga Uno Klaim Aksi Mereka di CFD Bukan Kegiatan Politik

Kompas.com - 11/10/2015, 08:32 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komunitas Sahabat Sandiaga Uno menolak anggapan bahwa "Aksi Santun" mereka pada acara car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan sebagai kegiatan politik. Koordinator aksi, Ivan Andi Darmawan, menegaskan hal itu di sela-sela aksi yang mereka lakukan di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (11/10/2015).

"Ini kan bukan kegiatan politik. Cuma kampanye senyum. Karena cuma ingin mengajak orang tersenyum, kami minim modal. Kecuali kami bermodal banyak, kami sudah bikin panggung dan segala macam yang menarik perhatian. Tetapi, ini kami tidak membawa apa-apa," ujar dia.

Ivan juga tak mau Aksi Santun yang mereka lakukan kemudian dihubung-hubungkan dengan karakter Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam aksinya, para anggota komunitas Sahabat Sandiaga Uno mengajak warga untuk lebih banyak tersenyum dan tidak bersikap kasar terhadap sesama. "Kita sangat mendukung pemimpin saat ini. Beliau orangnya sangat baik sekali dan sudah membuat banyak perbaikan," kata Ivan.

Sahabat Sandiaga Uno merupakan komunitas pendukung Sandiaga Uno, pengusaha sekaligus politisi Partai Gerindra yang belakangan santer diberitakan akan maju sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Meski demikian, Ivan mengatakan, komunitas Sahabat Sandiaga Uno adalah komunitas yang muncul untuk membantu Sandiaga yang mereka sebut sering mengadakan aksi sosial.

"Kami hanya ingin membantu Bang Sandi yang banyak mengadakan kegiatan sosial. Nah, kami ini ingin jadi bagian dari orang yang banyak membantu orang lain," ujar dia.

Kegiatan car free day diatur dalam Peraturan Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam perda itu disebutkan, pelaksanaan car free day digelar untuk pemulihan mutu udara.

Larangan agar tidak menggelar kegiatan politik saat car free day disampaikan oleh Sekretaris Daerah Saefullah beberapa waktu lalu. Saefullah menilai larangan itu perlu disampaikan karena dalam perkembangannya penyelenggaraan car free day sudah tidak sesuai dengan tujuan awal. Pernyataan Saefullah itu juga mendapat dukungan dari Ahok. Ia menyetujui usulan itu mengingat acara tersebut sering digunakan untuk penggalangan dukungan atau penolakan terhadapnya dalam memimpin Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com