DKI Bebaskan Denda Pajak Bumi dan Bangunan sampai Akhir Tahun 2015

Dengan demikian, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak tanpa perlu membayar denda.

"Jadi, masyarakat yang punya tunggakan pajak PBB, sanksi bunganya dihapuskan kalau mereka bayar dalam jangka waktu 18 November 2015 sampai 31 Desember 2015," ujar Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Edi Sumantri di Gedung Dinas Teknis Pajak, Jalan Abdul Muis, Kamis (19/11/2015).

Edi mengatakan, penghapusan tersebut sesuai dengan Keputusan Nomor 2885 Tahun 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terutang Tahun 2013, 2014, dan 2015.

Pembayarannya pun bisa langsung dilakukan ke Bank DKI atau bank yang bekerja sama dengan Bank DKI tanpa perlu mengajukan persyaratan terlebih dahulu.

Edi menjelaskan alasan pembebasan denda pajak tersebut, salah satunya untuk mencapai target pendapatan pajak DKI tahun 2015.

Dalam data yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak, potensi pajak yang belum tertagih pada tahun 2015 sekitar Rp 1,7 triliun. Pajak yang sudah masuk ke kas daerah sekitar Rp 6,3 triliun.

Edi mengatakan, jumlahnya lebih banyak lagi jika meninjau tunggakan di bawah tahun 2015.

"Harapan kami, dengan upaya ini, kita bisa mencairkan PBB sebesar Rp 500 miliar. Walau enggak mencapai target, bisa mendekati 100 persen," ujar Edi.

Sebelumnya, Pemprov DKI juga menghapus sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kebijakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal itu untuk khususnya PKB, sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 2829 Tahun 2015 tentang penghapusan sanksi administrasi pembayaran PKB dan penghapusan sanksi administrasi BBNKB.

Wajib pajak yang membayar PKB dan BBNKB setelah 31 Desember 2015 akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.