Satu Tahun Pemerintahan Basuki, Apresiasi di Tengah Kontroversi

Beberapa tokoh mengakui ada langkah nyata untuk mewujudkan Jakarta lebih baik, tetapi ada sederet catatan yang harus diperhatikan oleh Basuki-Djarot.

Kepuasan publik terhadap satu tahun pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang dikenal dengan panggilan Ahok ini terekam dari hasil survei lewat telepon kepada warga Ibu Kota.

Jajak pendapat dilakukan pada 2-3 November 2015 dengan mewawancarai 544 responden.

Sebagai orang nomor satu di Jakarta, prioritas yang dilakukan Gubernur Basuki adalah dengan memperbaiki mutu pelayanan publik.

Basuki menuntut para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI memosisikan diri sebagai pelayan rakyat, bukan sebaliknya.

Ia tak segan melakukan perampingan struktur birokrasi demi memperbaiki mutu pelayanan publik. Masyarakat melihat usaha keras Basuki untuk mengubah citra buruk PNS.

Sebagian besar responden memberikan penilaian positif untuk keberanian Basuki merombak struktur, menggabungkan dan memecah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), merampingkan dan mengganti pejabat demi mengefektifkan kerja, serta mengefisienkan pemakaian anggaran.

Publik pun melihat hasil penerapan evaluasi kinerja PNS yang dilakukan secara periodik. PNS yang dinilai "bermain" dengan uang rakyat dicopot. PNS yang kinerjanya buruk digeser atau diturunkan jabatannya.

Masyarakat juga mengetahui penerapan denda berupa pemotongan tunjangan kinerja terhadap keterlambatan kehadiran PNS mulai menampakkan hasil.

"Tetangga saya, kan, kerja di Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Dulu, dia kalau berangkat ke kantor suka-suka aja. Sekarang beda. Pagi-pagi banget sudah ngantor," ujar Nisa (21), mahasiswi perguruan tinggi swasta yang tinggal di daerah Ancol, Jakarta Utara.

Relasi Basuki-Djarot

Kinerja pemerintah daerah sangat dipengaruhi kekompakan para pemimpinnya. Responden menilai relasi yang terjalin antara Basuki sebagai gubernur dan Djarot Saiful Hidayat sebagai wakil berjalan baik.