Ahok Berharap SKPD Tak Takut Gunakan Anggaran

Tim ini terdiri dari tim sinergi dan tim pengawalan, pengamanan pemerintahan, dan pembangunan daerah (TP4D).

TP4D dibentuk untuk mengawal penyerapan anggaran daerah.

"Kami sangat menyambut baik kerja sama ini. Dengan adanya kerja sama ini, tidak ada alasan lagi SKPD takut menyerap anggaran. Kalau takut, tanya tim dan pelajari," kata Basuki, saat menandatangani nota kesepahaman, di Balai Kota, Rabu (25/11/2015). 

Pemprov DKI juga akan melelang lebih banyak barang dan kegiatan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun anggaran 2016 mendatang.

Dengan begitu Pemprov DKI tinggal mempersiapkan dokumen lelangnya saja. "Nanti kami tinggak klik di LPSE saja. Dulu, Pemprov DKI ketok palu APBD, baru bisa lelang lima bulan," kata Basuki. 

Jika masih ada oknum PNS DKI yang "bermain" anggaran, ia terpaksa akan menjadikan staf pegawai tersebut.

Basuki juga menegaskan tidak lagi ada program penunjukan langsung dan kontrak kerjasama dengan kontraktor abal-abal.

"Pengusaha abal-abal out saja dari Jakarta. Biata sosialisasi, peningkatan pemahaman kami hilangkan semua, baca saja di website. Sehingga tahun 2016 akan kelihatan serapan anggaran dengan baik," kata Basuki.

Tim sinergi beranggotakan Pemprov DKI, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polda Metro Jaya, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sementara TP4D merupakan bentukan Kejati DKI.