Izin Berobat Wali Kota Bengkulu ke India Selama 3 Bulan Dipertanyakan

Aksi pukul terjadi saat perwakilan aliansi mendatangi DPRD Kota Bengkulu. Massa meminta Ketua DPRD Erna Sari Dewi menghadiri dengar pendapat. Namun, ketua DPRD tak berada di tempat.

Massa merangsek masuk ruangan ketua dan diadang oleh pihak keamanan DPRD. Ketua dewan tidak ada di ruangan.

Ketegangan terjadi hingga adu pukul tak dapat dihindari. Satu perwakilan masyarakat terluka di bagian lengan. Baku pukul dapat diredam saat beberapa anggota dewan ikut mendamaikan.

"Kami hanya minta ketua dewan ikut dalam rapat dengar pendapat namun aparat keamanan dewan bersikap arogan," kata perwakilan aliansi Sony Taurus.

Kedatangan massa itu bermula dari aliansi mempertanyakan izin sakit selama dua bulan yang diambil Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan. Aliansi meragukan izin berobat wali kota tersebut. Apalagi berobat hingga ke India.

Perwakilan pemuda dan mahasiswa di Kota Bengkulu tersebut mempertanyakan kebenaran jika Helmi Hasan ke India untuk kepentingan berobat.

Sebelumnya Wali Kota Helmi Hasan mengajukan izin berobat ke India kepada Mendagri selama 45 hari sejak tanggal 22 Oktober 2015 hingga 5 Desember 2015. Permohonan itu disetujui oleh Mendagri melalui surat nomor 99/45/8/Otda.

Selanjutnya, Helmi Hasan mengajukan izin perpanjangan dari tanggal 4 Desember 2015 hingga 22 Januari 2016. Izin ini juga disetujui oleh Mendagri melalui surat nomor 009/7004/Otda.

Persoalan muncul saat para mahasiswa meragukan alasan wali kota berobat ke India karena sakit.

“Kami meminta dewan untuk memverifikasi kebenaran alasan sakit itu, apakah benar surat tersebut. Lalu jika sakit, sakit apa?” Kata Feri Vandalis, salah seorang perwakilan aksi saat dengar pendapat dengan dewan.

Menurut mahasiswa, waktu dua bulan untuk berobat terlalu lama apalagi di surat permohonan izin tidak disebutkan apa sakit yang diderita oleh wali kota.