Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Kini Sebut PMP Enam BUMD DKI Tak Dihapus Kemendagri

Kompas.com - 11/01/2016, 18:10 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut tidak ada permasalahan mengenai penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2016.

Basuki sebelumnya marah-marah dan naik pitam begitu mengetahui Kemendagri mengoreksi pemberian PMP kepada enam BUMD DKI. 

"Enggak ada masalah, enggak (batal pemberian PMP). PMP masih sama," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (11/1/2016). 

Basuki menegaskan Pemprov DKI segera menjawab koreksi Kemendagri. Kata Basuki, PMP tetap dilaksanakan dengan berbagai catatan. (Baca: Ahok Kesal Kemendagri Coret Penyertaan Modal untuk Enam BUMD)

"Jadi ada penjelasan bersayap. BUMD boleh (diberi PMP), (Kemendagri) cuma minta penjelasan dari kami saja," kata Basuki.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menegaskan Pemprov DKI akan mempertahankan PMP enam BUMD yang dievaluasi Kemendagri. Sebab, dua syarat yang menjadi evaluasi BUMD sudah dilengkapi.

"PMP itu evaluasinya tidak boleh diberikan, apabila tidak ada kajian analisis independen bisnis dan induk perda. Itu kan sudah ada semua. Nanti akan dijelaskan kepada Kemendagri," kata Saefullah. 

Basuki sebelumnya merasa geram terhadap Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek yang mencoret rancangan PMP di dalam APBD DKI 2016. 

Padahal, lanjut dia, PMP itu berfungsi untuk merealisasikan berbagai program unggulan BUMD-BUMD DKI. Ada pun enam BUMD yang dilarang diberikan PMP oleh Kemendagri adalah Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PD Pasar Jaya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PD PAL Jaya.

Kemendagri hanya menyepakati pemberian PMP kepada PT MRT Jakarta. (Baca: Ahok Nilai Kemendagri Harusnya Tidak Coret APBD untuk Kepentingan Rakyat)

"PMP enggak boleh terus dan selalu mengatakan PMP enggak sesuai hitungan yang diberikan. Ini sudah sekarat lho (keuangan BUMD). Kenapa lo (Kemendagri) enggak sekalian usulin saja buat tutup BUMD semua," kata Basuki saat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Megapolitan
Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com