Ke Bareskrim, Lulung Serahkan Bukti bahwa Ahok Membiarkan Korupsi di DKI

Dokumen itu disebut sebagai bukti bahwa Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah membiarkan tindak pidana korupsi terjadi dalam pemerintahannya.

Bukti itu diberikan Lulung bersamaan dengan pemeriksaan dirinya di Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (25/2/2016) siang.

Lulung sedianya diperiksa sebagai saksi atas perkara dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner dalam APBD Perubahan Pemprov DKI Jakarta 2014.

"Saya akan serahkan ini. Inilah cikal bakalnya rentetan korupsi di Jakarta, mulai dari korupsi UPS, printer dan scanner, sampai Rumah Sakit Sumber Waras," ujar Lulung sambil menunjuk sebundel dokumen yang dibawanya di pelataran gedung Bareskrim Mabes Polri, Kamis siang.

(Baca: Lulung: Pak Ahok Bilangnya Pak Haji Lulung Takut Datang... Tidak!)

Sebundel dokumen yang diserahkan kepada penyidik adalah hasil evaluasi Direktorat Jenderal Keuangan Negara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD Perubahan 2014. Menurut Lulung, hasil evaluasi itu dikirim satu pekan setelah APBD Perubahan diparipurnakan pada 13 Agustus 2014.

Lulung mengklaim, mata anggaran pengadaan UPS, printer dan scanner, serta pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras masuk ke dalam hasil evaluasi itu karena dianggap janggal.

Kemendagri memberikan waktu dua pekan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi mata-mata anggaran yang dianggap janggal itu bersama-sama DPRD DKI Jakarta.

(Baca: Polisi Tetapkan Direktur Perusahaan Pengadaan "Printer" dan "Scanner" di DKI sebagai Tersangka)

"Di situ diperintahkan, Gubernur diberikan waktu tujuh hari untuk dievaluasi dengan yang setingkat, yakni selama tujuh hari. Kalau evaluasi itu masuk 22 September 2014, ya paling lama harusnya selesainya 2 Oktober 2014. Nah, ini satu hari pun enggak dievaluasi-evaluasi sama dia," ujar Lulung.

"Pak Gubernur selama ini membohongi rakyat Jakarta, melakukan pembiaran terhadap evaluasi anggaran belanja perubahan," lanjut dia.

Seandainya Ahok mengevaluasi mata-mata anggaran itu bersama-sama DPRD sesuai perintah dari Kemendagri, Lulung yakin, tindak pidana korupsi UPS, printer, dan scanner, serta persoalan RS Sumber Waras tak akan terjadi.

"Ini akan saya serahkan supaya lebih terbuka. Saya yakin, penegak hukum berani, seperti saya, berani jujur, tetapi enggak hebat," ujar Lulung.