Walhi: Korupsi Reklamasi Diprediksi Meluas

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta, Moestaqim Dahlan, menyatakan korupsi terkait reklamasi Teluk Jakarta akan semakin meluas.

"Minjam bahasa Pak Prijanto di media, dia bilang ini adalah titik awal membongkar korupsi di reklamasi Teluk Jakarta. (Korupsinya) sangat besar," kata Moestaqim dalam progam acara Aiman, Kompas TV, Senin (11 /4/2016) malam.

Hal itu terbukti dengan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) Ariesman Widjaja. Sanusi diduga menerima suap dari Ariesman sebesar Rp 2 miliar.

Selain menetapkan Sanusi dan Ariesman sebagai tersangka, KPK juga telah mengajukan pecegahan ke luar negeri terhadap Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, dan rekan Ahok Sunny Tanuwidjaja.

Moestaqim menyebut, dugaan suap tersebut sebagai hilir dari permasalahan reklamasi Teluk Jakarta.

"Ada reklamasi pasti ada relokasi, ada relokasi pasti ada penggusuran, dan ada penggusuran pasti ada sponsor yang minta gusur. Kemudian pasti ada korupsi," kata Moestaqim.

Moestaqim mengaku tidak begitu percaya dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal  adanya kontribusi tambahan para pengembang sebesar 15 persen. Sementara DPRD DKI Jakarta hanya meminta lima persen.

Menurut dia, opini itu telah terbantahkan oleh surat yang ditandatangi Ahok terkait izin pelaksanaan reklamasi di Pulau G. Dalam surat itu tercantum Keputusan Gubernur Nomor Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).

"Pada izin pelaksanaan reklamasi di Pulau G, Ahok menandatangani pasal kontribusi lima persen," kata Moestaqim.