Perempuan Didorong Tampil dalam Pilkada DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada DKI Jakarta dinilai harus menjadi momentum politik bagi kaum perempuan untuk ikut tampil dalam kontestasi demokrasi lokal.

Momentum tersebut harus bisa dimanfaatkan untuk membuka jalan lebih lebar bagi peran signifikan perempuan dalam kehidupan politik.

Menurut Girindra Sandino dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, dorongan kepada kaum perempuan untuk berani maju di Pilkada DKI Jakarta bertujuan agar perempuan bisa meraih kesetaraan dalam segala bidang, termasuk politik.

"Sehingga bila kaum perempuan secara kuantitas dan kualitas menduduki jabatan eksekutif, diharapkan agenda-agenda strategis dalam perjuangan kesetaraan gender juga harus diperluas," ujar Girindra, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (3/5/2016).

Girindra menjelaskan, penyelenggaraan Pilkada 2015 lalu menunjukkan partisipasi kaum perempuan masih rendah.

Hanya sekitar  persen perempuan yang terdaftar dari total 1.614 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat yang tersebar di 90 dari 262 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak.

"Artinya, representasi perempuan dalam Pilkada Serentak 2015 masih jauh dari harapan untuk bisa menduduki jabatan eksekutif," ujar Girindra.

Tidak tertutup kemungkinan, lanjut dia, hal ini akan berpengaruh langsung terhadap kebijakan yang pro terhadap kaum perempuan.

"Gerakan perempuan harus menangkap fakta dan realitas politik ini, sebagai sebuah agenda politik gerakan perempuan merebut kekuasaan," kata Girindra.

Ia mengatakan, terwujudnya perlindungan hukum atas hak-hak fundamental perempuan dalam berbagai perundang-undangan diharapkan dapat terus melahirkan produk legislasi serta regulasi yang sejalan dengan aspirasi progresif kaum perempuan.

Pada satu sisi, untuk mencegah dampak buruk krisis ekonomi terhadap perempuan dan pada sisi lain untuk mendorong peningkatan kebijakan publik yang secara langsung memfasilitasi peningkatan kualitas peranan perempuan.

Namun, dia berpendapat, partisipasi kaum perempuan dalam Pilkada DKI Jakarta mendatang pun masih sangat minim.

Oleh karena itu, perlu adanya gagasan Konvensi Partai Politik yang bertujuan memunculkan kader-kader perempuan untuk tampil.

Sementara, UU Pilkada yang akan direvisi disarankan memberi peluang kepada perempuan untuk bisa maju dalam kontestasi demokrasi.

"Saat ini, calon gubernur DKI yang berasal dari kaum perempuan masih sangat minim, yang akan mendeklarasikan diri misalnya, si “Wanita Emas” Hasnaeni Moein. Kemudian, Luluk Nur Hamidah yang dikenal sebagai aktivis perempuan," kata Girindra.