Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Uno Doakan Ahok agar Jadi Menteri Aparatur Negara

Kompas.com - 02/06/2016, 12:48 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Gerindra yang juga berhasrat menjadi gubernur DKI, Sandiaga Salahudin Uno atau Sandiaga Uno, mendoakan agar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diangkat menjadi menteri pendayagunaan aparatur negara RI tahun depan.

Menurut Sandiaga, Ahok memiliki sistem yang tepat untuk mengatur seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Provinsi DKI.

Sebelumnya, Sandiaga juga mendoakan agar sebelum pemerintahan Ahok selesai, status wajar dengan pengecualian untuk laporan keuangan Pemprov DKI yang diberikan oleh BPK menjadi wajar tanpa pengecualian.

"Mudah-mudahan pada 2017 pada akhir masa pemerintahan terakhir Pak Basuki, insya Allah mudah-mudahan itu WTP, saya doakan WTP sehingga dia (Ahok) berakhir dengan baik dan menjadi menteri," ujar Sandiaga saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016). (Baca: Ahok: Saya Sanggup Jadi Mendagri yang Baik!)

Pernyataan itu, kata Sandiaga, bukan merupakan sindiran untuk Ahok. Sandiaga melihat kinerja Ahok untuk menertibkan SKPD yang ada di pemerintahan. Wajar rasanya jika jabatan tersebut diberikan kepada mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Setuju banget (menjadi menteri aparatur negara). Dia berhasil menertibkan dengan kekuasan yang sangat kuat untuk mereformasi para aparatur negara, jadi jangan hanya Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia, diperkenalkan dan positif buat bangsa ini, itu serius loh," kata Sandiaga.

"Kasihan kan kalau tidak menjabat lagi, ini tokoh bagus loh untuk bangsa kita. Kita harus cari tempat untuk elemen-elemen yang bagus seperti Pak Basuki," kata Sandiaga.

Doa Sandiaga itu sama persis dengan pernyataan musisi Ahmad Dhani yang beberapa waktu lalu sempat mendeklarasikan diri menjadi calon gubernur DKI. Menurut Dhani, melihat gaya kepemimpinan Ahok yang hanya fokus pada penggusuran, Ahok tidak pantas menjadi gubernur, tetapi menjadi menteri pendayagunaan aparatur negara. (Baca: Ahmad Dhani: Ahok Lebih Cocok Jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com