Djarot: Saya Tidak Mau Oknum PNS Sekadar Dipecat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat sudah meminta kepada Badan Pengelola Keuangan (BPK) untuk menginvestigasi temuan pembelian lahan rusun di Cengkareng Barat. Djarot mengatakan, dia tidak ingin oknum PNS yang terlibat hanya dipecat saja.

"Saya enggak mau yang bersangkutan hanya sekadar dipecat tapi juga dipidanakan karena ini penipuan, penggelapan, pemalsuan," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (28/6/2016).

Djarot ingin siapapun yang menjadi perantara dalam jual beli lahan ini harus dituntut di pengadilan. Sehingga bisa menjadi pelajaran agar pembelian lahan semacam ini tidak terjadi lagi di tahun berikutnya.

"Makanya saya bilang sama BPK, langsung investigasi karena KPK sudah masuk. Kami enggak mau tahu, ini mafia harus dibongkar," ujar Djarot.

Tadi pagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut salah seorang kepala bidang di Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta disebut-sebut pernah ketahuan ingin membagi-bagikan uang hasil gratifikasi ke sesama rekanya.

Namun, tindakan itu batal dilakukan karena adanya laporan dari salah seorang pejabat lain. Uang hasil gratifikasi yang nilainya Rp 9,6 miliar itu kemudian dilaporkan oleh Kepala Dinas Perumahan Ika Lestari Aji kepada Ahok.

Kemudian, Ahok menindaklanjuti ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2016. Adapun si kepala bidang yang dimaksud kemudian dicopot dari jabatannya.

"Jadi ada yang mau bagi duit, tapi ada yang nolak dan ngelapor," kata Basuki.

Ahok, sapaan Basuki berkeyakinan adanya gratifikasi ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan ada kaitannya dengan carut marut pembelian lahan untuk rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

Sebab, kata Ahok, gratifikasi diberikan oleh si penjual lahan yang diketahui bernama Toeti Noeziar Soekarno.