Polisi Periksa Pejabat dan PNS Kemenhub Terkait OTT Pungli

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah memeriksa saksi-saksi dari Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan tersebut terkait operasi tangkat tangan yang dilakukan polisi di Kemenhub.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan hari ini, Senin (17/10/2016) total 8 orang saksi. Mereka terdiri dari enam orang PNS Kemenhub dan dua orang pihak swasta.

"Pejabatnya satu orang hari ini diperiksa atas nama Abdi Sabda. Dia menjabat sebagai Kasubdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub," ujar Awi dalam pesan singkatnya, Senin.

Awi menambahkan selain Abdi, ada juga lima orang staff Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemenhub yang diperiksa. Selain itu, dua orang swasta yang diperiksa yakni, Indra dan Lexi dari PT Lintas Utama Anugerah. Mereka diperiksa karena diduga mengetahui adanya praktik pungutan liar di Kemenhub.

Selain itu, pemeriksaan ini untuk menelusuri aliran dana dari tiga tersangka PNS Kemenhub yang tertangkap saat OTT beberapa hari lalu.

"Saksi-saksi ini terkait OTT di lantai dasar dan lantai 12 Kemenhub. Untuk yang di lantai 6 belum ada jadwal pemeriksaan hari ini," ucapnya.

Polisi melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Kementerian Perhubungan pada Selasa (11/10/2016) sore. Saat ini polisi telah menetapkan tiga PNS Kemenhub sebagai tersangka. Mereka adalah, Endang Sudarmono, Meizy dan Abdu Rasyid.

Dari tangan mereka polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 130 juta dan uang sebesar Rp 1 miliar yang terbagi dalam beberapa rekening tabungan. Ketiganya disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), dan atau Pasal 11, dan atau Pasal 12 huruf a dan b, dan atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman paling rendah tiga tahun penjara.