Banyak Lulusan S-2 Berminat Jadi Pengurus RPTRA dan Bersedia Digaji Sesuai UMP

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, orang yang mendaftar untuk menjadi pengurus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) datang dari berbagai kalangan, termasuk para lulusan S-2.

"Saya kalau baca (CV-nya), saya itu sampai merinding. Mereka begitu ingin memajukan lingkungan dengan ilmu yang mereka bawa," kata Dien di RPTRA Rusun Marunda, Jakarta Utara, Selasa (18/10/2016).

Dien mengatakan, tidak ada perbedaan gaji yang didapat pengurus RPTRA. Semua pengurus akan mendapat gaji sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP).

Dien mengatakan, mereka yang mendaftar memiliki keinginan untuk memajukan masyarakat di lingkungan sekitar mereka. Kegiatan mereka di RPTRA bukan sekadar menjaga kondisi taman, melainkan mengajari anak membaca, menulis, dan berhitung.

Pengurus RPTRA juga ikut mendidik etika anak-anak di lingkungan mereka. Dengan demikian, tugas mereka seperti orangtua.

"Kalau hari Minggu, anak-anak diperiksa kukunya dan digunting. Itu kan kalau orang enggak punya hati, enggak mau," kata Dien.

Pendaftaran pengurus RPTRA dilakukan secara online. Dien mengatakan, ada 9.000 pendaftar yang masuk pada kloter ketiga.

Mereka yang diterima akan ditempatkan di RPTRA sesuai dengan domisilinya. Dien mengatakan, sejauh ini pendaftar berlatar belakang lulusan S-1 dan S-2.

"Pendidikannya sebagian besar S-1 dan S-2, minimal itu D-3. Jadi enggak main-main," kata Dien.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, RPTRA memang menjadi prioritas pada masa pemerintahannya. Jadi, tidak heran jika banyak warga yang berminat menjadi pengurus RPTRA.

"Jadi seluruh dinas SKPD, lurah, camat, wali kota fokusnya adalah RPTRA. Harus cari tahu, apa targetnya, memenuhi otak, perut, dan dompet warga," kata Basuki atau Ahok.