Ahok: Sila Kelima Pancasila Kami adalah Keadilan Sosial, Bukan Bantuan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menegaskan bahwa ia tidak sepakat dengan program berkonsep bantuan langsung tunai (BLT).

Oleh karena itu, Ahok tidak akan menjanjikan bantuan berbentuk uang tunai semacam itu kepada warga.

"Dari dulu saya sudah bilang, saya tidak boleh memberikan bantuan langsung tunai. Karena sila kelima (Pancasila) kami adalah keadilan sosial, bukan bantuan sosial," kata Ahok di sela-sela kampanye di Pulomas Barat, Jakarta Timur, Rabu (23/11/2016).

(Baca juga: Sylviana: BLT Bisa Dikembalikan dan Diberikan ke yang Membutuhkan)

Selain itu, lanjut dia, program BLT kerap disalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Pemberian BLT kepada warga kerap melalui pihak tertentu.

Kemudian, pihak itu menyalahgunakan anggaran sehingga bantuan tidak sepenuhnya sampai kepada warga yang membutuhkan.

"Kan bisa saja uang warga ditilep, malah warga miskin enggak dapat (bantuan) lagi," kata Ahok.

Dalam menjalankan programnya, Ahok menerapkan kebijakan yang memaksimalkan sistem non-tunai.

Salah satu contohnya adalah menyalurkan bantuan non-tunai dalam bentuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kalau keadilan sosial, orang yang demo saya saja boleh terima KJP. Kalau bantuan kan enggak, siapa yang saya suka saja, yang bisa dapat KJP," kata Ahok.

(Baca juga: Djarot Nilai Program Padat Kerja seperti Rekrut PPSU Lebih Efektif dari BLT)

Adapun pemberian bantuan langsung tunai merupakan program unggulan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

BLT diberikan kepada balita sebesar Rp 5 juta per tahunnya. Kemudian, lansia juga akan mendapat bantuan sebesar Rp 5 juta per tahunnya. RW juga akan mendapat bantuan Rp 1 miliar.