Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Banyak Oknum Elite yang Pengecut dalam Pesta Demokrasi

Kompas.com - 13/12/2016, 10:07 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam nota keberatannya yang dibacakan di hadapan majelis hakim, Senin (13/12/2016), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menceritakan latar belakangnya mengungkapkan pernyataannya yang jadi masalah.

Ahok menegaskan bahwa apa yang diucapkannya saat di Kepulauan Seribu, tidak bermaksud sama sekali untuk menoda agama. Ia mengatakan itu sesuai dengan pengalamannya di politik, kerap dirugikan oleh oknum yang menggunakan ayat suci untuk menjatuhkan lawannya.

"Selama karir politik saya menjadi ketua ranting, ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu kampanye pemlihan bupati, bahkan sampai gubernur, ada ayat yang sama yang saya begitu kenal, yang digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan mencapai kekuasaan oleh oknum," kata Ahok di persidangan.

Ahok mengatakan para oknum elite politik yang menggunakan ayat itu, tidak mampu bersaing dalam visi, misi, dan program. Kata Ahok, surat Al-Maidah 51 yang melarang rakyat menjadikan kaum nasrani dan yahudi menjadi pemimpin, dan jangan pernah memilih pemimpin kafir, diturunkan di zaman Nabi Muhammad. (Baca: Bacakan Eksepsi, Ahok Menangis Disebut Menodai Agama Islam)

Menurut Ahok, konteks ayat itu adalah jangan memilih pemimpin agama yang tidak seiman, padahal, di Republik Indonesia, kepala pemerintahan bukanlah kepala agama atau imam. Ia pun menyebutkan ayat di Injil juga kerap dipelintir.

"Intinya pilihlah yang seiman sama kita dalam suku, agama, ras, dan antargolongan. Mungkin ada yang lebih kasar lagi, pilihlah yang sesama manusia. Yang lain bukan manusia karena dianggap kafir atau najis atau binatang. Karena kondisi banyaknya oknum elite yang pengecut dan tidak bisa menang dalam pesta demokrasi dan akhirnya mengandalkkan suara dalam suku, agama, ras, dan antargolongan, maka banyakanya sumber daya manusia dan ekonomi yang kita sia-siakan," ujar Ahok.

Kompas TV Pro dan Kontra Sidang Kasus Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com