JAKARTA, KOMPAS.com - Saat bertemu dalam program acara "Rosi dan Kandidat Pemimpin Jakarta" di Kompas TV, Kamis (15/12/2016) malam, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno gencar mengkritik pasangan pesaingnya, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat menyangkut lapangan kerja.
Menanggapi kritikan itu, Djarot menyebut pemerintahannya dan Ahok sudah merekrut banyak warga Jakarta dalam program padat karya yang terkait upaya menjaga kebersihan kota.
Ia mencontohkan keberadaan pasukan warna warni yang kini dimiliki Pemerintah Provinsi DKI, dari mulai pasukan oranye untuk menjaga kebersihan lingkungan, pasukan hijau untuk merapikan taman, pasukan biru untuk kebersihan sungai, dan pasukan ungu untuk menertibkan gelandangan dan pengemis.
Menanggapi hal itu, Sandi menyatakan penyediaan lapangan kerja harusnya bukan dilakukan dengan cara merekrut warga ke dalam program padat karya. Namun, merangsang agar mereka bisa menjadi wirausahawan.
Sandiaga kemudian memaparkan mengenai program "One Kecamatan One Center Enterpreneurship" atau yang disingkatnya dengan OK-OCE. Dengan latar belakangnya sebagai pengusaha, Sandi yakin programnya itu akan berhasil.
"Kita mau ada 200.000 wirausaha baru. Berikan pelatihan, inkubasi, mentor bisnis," kata Sandi.
Menurut Sandi, cara yang akan dilakukannya itu belum dilakukan oleh Ahok-Djarot. Ia kemudian menyoroti rendahnya penyaluran kredit dari Bank DKI ke pelaku usaha UMKM yang di bawah 5 persen.
Menanggapi Sandi, Ahok menyatakan bahwa pemerintahaannya juga ada program pemberdayaan PKL. Ia menilai Sandi tidak mendapatkan data yang akurat sehingga kemudian membuat opini yang salah.
"Ini terlalu banyak membangun opini. Saudara tidak pernah lihat di Jalan Tongkol kami ada tempat untuk PKL. Dan sebentar lagi di Kemayoran akan ada Lenggang Jakarta yang kedua," ujar Ahok. (Baca: Saat Ahok dan Sandi Debat soal Data Lulusan SMK)
Menanggapi rendahnya penyaluran kredit dari Bank DKI ke pelaku usaha UMKM, Ahok menyebut pihaknya cenderung selektif. Ia menyebut hal itu dilakukan akibat sempat adanya kredit macet yang ia sebut jika ditotal jumlahnya mencapai Rp 400-500 miliar.
"Kalau dia tidak disiplin memakai uang, tidak ada rekening bank, arus kasnya, kami tidak berikan," kata Ahok.
Untuk mencegah hal itu, Ahok menyebut saat ini PKL wajib terdaftar sebagai nasabah Bank DKI. Nantinya akan ada debet sebesar Rp 2.000 setiap harinya.
"Jadi dia disiplin membayar Rp 2.000. Kalau dia bisa dipercaya dengan uang kecil, maka dia baru bisa dipercaya uang besar," ujar Ahok.