Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BPKAD: Tidak Mungkin APBD DKI Terserap 100 Persen

Kompas.com - 30/12/2016, 19:36 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono optimis capaian serapan anggaran APBD DKI 2017 mencapai 90 persen.

Optimisme Heru itu salah satunya karena telah disahkannya APBD DKI 2017 sebesar Rp 70,19 triliun oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono. Hal itu berarti belanja Pemda DKI bisa segera dilakukan.

Heru menambahkan, pihaknya enggan menargetkan serapan anggaran yang tinggi karena sejumlah faktor salah satunya penghematan anggaran.

"100 persen enggak mungkin karena kan ada pernak pernik penghematan. Harapan saya enggak muluk-muluk, 90 persen sudah cukup," ujar Heru saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/12/2016).

Heru menambahkan alasan lainnya adalah Pemda DKI saat ini sedang melakukan lelang terhadap sejumlah proyek-proyek pemerintah. Diharapkan pada Januari-Februari 2017 lelang telah selesai dilaksanakan dan pengerjaan proyek bisa dilaksanakan pada Maret 2017.

Optimisme Heru juga terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur No 241 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan pekerjaan serta pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran 2016. (Baca: Serapan APBD DKI 2016 Sebesar 81 Persen)

Dalam SK itu, jika pemborong atau kontraktor tidak bisa menyelesaikan pembangunan fisik hingga akhir 2016, sesuai kesepakatan kontraktor bisa melanjutkan pembangunan pada 2017 dalam jangka waktu 50 hari.

Contohnya, jika pada 2016, kontraktor hanya bisa menyelesaikan pembangunan sebanyak 75 persen, maka pembayaran hanya 75 persen saja. Sedangkan sisa 25 persen pembangunan akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2017 jika kontraktor menyelesaikan pembangunan itu dalam jangka waktu 50 hari.

Heru mengatakan, aturan ini ditetapkan agar pembangunan yang telah berjalan tidak terhenti begitu saja.

"Sisanya dibayar di APBD-P terhutang pemda. Ini agar fisik (bangunan) tidak terbengkalai," ujar Heru.

Kompas TV Ahok Tanggapi Pernyataan Jokowi Tentang Serapan Anggaran
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com