Alasan Sejumlah Pihak Mau Jadi Penjamin agar Ahok Tak Ditahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah elemen masyarakat bergabung menjadi penjamin agar terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak ditahan. Beberapa alasan mendasari mereka melakukan hal itu.

Direktur Eksekutif Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Muhammad Monib, menjadi salah satu dari 191 tokoh yang ikut bergabung menjadi penjamin Ahok. Dia menilai kasus yang menerpa Ahok merupakan kriminalisasi.

"Ini (kasus dugaan penistaan) gerakan politik saja," kata Monib dalam jumpa pers bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK) di sebuah restoran di Jalan Cikini 1, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

Ia menilai Ahok tidak menistakan agama. Monib justru memandang Ahok menjalankan nilai-nilai yang ada di Islam. Monib juga menilai, Ahok menjalankan sifat yang diajarkan Nabi, yakni siddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Salah satunya rekam jejak dan kinerja Ahok menjalankan birokrasi yang transparansi dan bersih dari korupsi.

Ahok menurutnya orang yang dapat dipercaya dan dalam mengelola anggaran daerah Ahok mau mengumumkannya ke publik. Perkataan Ahok dan kebijakannya, lanjut dia, juga sejalan.

"Ahok ini kebijakan dalam mengelola PAD Jakarta yang sangat besar, sangat menguntungkan umat Islam, atas dasar itu saya pasang badan," ujar Monib.

"PAD besar Rp 70 triliun itu dia sudah sampaikan ke warga DKI. Ini sebuah sifat yang pemberitahuan yang kita butuhkan, rasanya Ahok memenuhi unsur tablig. Dia menyampaikan kewajiban, amanahnya di publik," tambahnya.

Prestasi dan kinerja Ahok, lanjut Monib, bisa dirasakan masyarakat.

Ia menyindir sikap orang yang menutup mata atas kinerja dan prestasi nyata yang dilakukan Ahok. Islam, lanjut Monib, mempunya sifat mengedepankan kerja dan prestasi.

"Apresiasi di dalam Islam itu berbasis karya, berbasis prestasi, bukan klaim atau jargon-jargon," ujarnya.

Sekretaris Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom mengatakan, ikut memberi jaminan untuk Ahok, di tengah proses hukum Ahok yang sedang berjalan ini, dengan harapan Ahok tetap dapat ikut pilkada dengan baik.

"Agar Ahok di tengah kasus hukumnya yang berjalan, diberi kebebasan menyampaikan visi misi untuk tidak dihalangi hak-haknya," ujar Gomar.

Pihaknya ingin Pilkada DKI yang berkualitas. Karena itu, ia berharap semua kontestan diberi kesempatan yang sama di ruang publik untuk menyampaikan visi misinya. Tanpa itu, pilkada menurutnya jadi tidak berkualitas.

"Tujuannya tidak lain kita punya pilkada yang berkualitas. Di mana kita semua tahu yang kita pilih, tidak asal pilih," kata dia.