Klarifikasi Satkornas Banser NU soal Berita Gus Nuril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser (Barisan Ansor Serbaguna) Nahdlatul Ulama Alfa Isnaeni mengeluarkan pernyataan sikap terkait pemberitaan adanya rencana aksi protes Pimpinan Cabang GP Ansor Jakarta Selatan atas perkataan tidak patut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin.

Ada enam hal yang hendak disampaikan Alfa Isnaeni. Pertama pihaknya menyatakan sikap GP Ansor atas perkataan tidak patut Ahok adalah sebagaimana sikap yang telah diambil Ma'ruf yang telah memaafkan Ahok.

Yang kedua, meskipun demikian, GP Ansor mencermati bahwa persoalan Ahok dan pengacaranya dengan Ma’ruf tidak akan selesai dengan baik, jika permintaan maaf Ahok masih bersifat politis.

Termasuk, lanjut Alfa, jika masih adanya provokasi-provokasi dari pendukung Ahok.

"Hal ini tergambar dari masih banyaknya protes atas perkataan tidak patut saudara Ahok/terdakwa dari pengurus GP Ansor dan NU di berbagai daerah, termasuk Pimpinan Cabang GP Ansor Jakarta Selatan," kata Alfa, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (7/2/2017).

Poin ketiga, Alfa mengatakan pimpinan Pusat GP Ansor perlu menegaskan bahwa protes GP Ansor atas perkataan tidak patut Ahok adalah murni reaksi atas perlakuan tidak hormat kepada Ma'aruf.

"Murni reaksi atas perlakuan tidak hormatnya kepada kiai dan pimpinan kami, dan bukan terkait politik pemilukada," ujar Alfa. (Baca: GP Ansor Sesalkan Sikap Ahok...)

Yang keempat, oleh karenanya, Pimpinan Pusat GP Ansor menurutnya tidak membenarkan aksi protes anggota dan kader GP Ansor ditujukan pada simbol-simbol politik tertentu.

"Secara organisatoris, GP Ansor tetap tegas tidak berpolitik praktis sebagaimana keputusan Khittah NU 1926," ujar dia.

Yang kelima, pihaknya menyatakan pimpinan Pusat GP Ansor meminta kepada semua pihak, termasuk mantan pengurus, untuk tidak melibatkan dan atau mengatasnamakan institusi dan personel GP Ansor dan Banser dalam kampanye dan kontestasi politik pilkada.

"Perlu ditegaskan bahwa otoritas kewenangan maupun instruksional di GP Ansor maupun Banser saat ini ada pada Ketua Umum PP GP Ansor, H Yaqut Cholil Qoumas," ujarnya.

Poin terakhir dirinya mengoreksi sebutan Pemimpin Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal, Nuril Arifin Husein atau Gus Nuril, bukanlah pendiri Banser sebagaimana ditulis pada berita Kompas.com 6 Februari 2017 berjudul "Gus Nuril : Sekarang Banyak yang Mendadak NU".

"Dalam kesempatan ini, Pimpinan Pusat GP Ansor perlu mengklarifikasi bahwa KH Nuril Huda bukanlah pendiri Banser sebagaimana ditulis Kompas 6 Februari 2017 dan yang bersangkutan tidak memiliki otoritas apapun atas institusi dan personel Banser," ujarnya.  (Baca: Gus Nuril: Sekarang Banyak yang Mendadak NU)