JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok enggan mengomentari adanya aksi boikot yang dilakukan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta. Boikot dilakukan empat fraksi, yaitu PKS, PPP, PKB, dan Gerindra yang meminta kejelasan status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ahok enggan berkomentar karena keputusan aktif atau tidaknya dia sebagai Gubernur DKI di luar kewenangannya.
"Aku nggak tahu, saya nggak tahu. Itu bukan wewenang saya," ujar Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana mengatakan, aksi boikot itu dilakukan untuk menuntut kejelasan status Ahok kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden Joko Widodo.
Selama belum ada kejelasan, anggota DPRD DKI enggan melakukan rapat dengan SKPD DKI Jakarta. Kejelasan status Ahok diperlukan untuk menentukan apakah nantinya kebijakan yang dikeluarkan Ahok, seperti pergub, cacat hukum atau tidak.
Menurut Triwisaksana, hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang menyebutkan seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.
Adapun Ahok saat ini merupakan terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.
"Kan kami takutnya cacat hukum, makanya menurut kami lebih baik dijelaskan. Ya kan kami tanya ke Kemendagri nanti jawabannya apa, itu saja. Kalau non-aktif kan ya tinggal pilih Plt-nya siapa," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
(Baca: Pertanyakan Status Ahok, Fraksi PKS, PPP, PKB, dan Gerindra DPRD DKI Boikot Rapat dengan SKPD)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
