Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua RW Rusun Rawa Bebek Sesalkan Warga Tak Proaktif Dapatkan Hak Pilih

Kompas.com - 16/02/2017, 16:32 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Banyaknya warga rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, yang tak bisa memilih pada Pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2/2017), ditengarai karena mereka tak proaktif mendapatkan hak pilihnya.

Ketua RW 17 Rusunawa Rawa Bebek, Muhammad Rais menyebut sejak beberapa bulan terakhir, dirinya dan petugas KPU DKI sudah aktif menyosialisasikan pelaksanaan pilkada kepada warga setempat.

Pada saat sosialisasi, Rais menyebut warga selalu diimbau untuk melapor apabila namanya belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Kami selalu sampaikan bagi warga yang merasa belum terdata di setiap blok, kan ada pengumuman. Bohong kalau enggak baca. Apalagi ada disiarin juga di TV," kata Rais, saat ditemui Kompas.com, di Rusunawa Rawa Bebek, Kamis (16/2/2017).

Dalam upaya menjaring agar banyak warga yang masuk DPT, Rais menyebut petugas KPU DKI bahkan membuka posko di area rusun. Karena itu, dia mengaku kecewa dengan warga yang kemudian mengaku tak tahu menahu adanya pendataan.

"Kalau memang berniat milih, kenapa enggak dari jauh-jauh hari, 2-3 bulan kami standby. Kami sampai pasang meja, kamu cuek-cuek aja. Ke mana kamu selama ini, udah dekat baru kelimpungan," ujar Rais.

Di Rusunawa Rawa Bebek tercatat ada 1200 orang yang tergolong sudah layak untuk memilih. Meski demikian, hanya ada sekitar 710 orang yang masuk DPT.

Menurut Rais, sesuai peraturan, warga yang tak masuk DPT namun berdomisili di wilayah berdirinya tempat pemungutan suara (TPS) tetap bisa memilih. Mereka akan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb).

Syarat untuk masuk dalam DPTb adalah membawa KTP dan KK ke TPS. Hanya saja, DPTb baru bisa memilih pada satu jam terakhir masa pencoblosan, yakni mulai pukul 12.00-13.00.

Hal itulah yang disebut Rais tak dipatuhi oleh banyak warga Rusunawa Rawa Bebek yang tak masuk DPT.

"Kan ada aturan jam 12.00 sampai jam 13.00. Kalau mau jam 08.00 pasti kmia tolak. Enggak boleh. Tapi mereka maunya pagi dengan asumsi kerja," kata Rais.

(Baca: Wakil Duta Besar Uni Eropa Memantau TPS Rusun Rawa Bebek)

Kompas TV Hasil suara versi quick count yang ketat semakin memperjelas adanya peta persaingan dari ketiga pasangan calon selama berkampanye hingga pemungutan suara.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com