Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Semua KPPS yang Bermasalah Akan Diganti pada Putaran Kedua Pilkada DKI

Kompas.com - 20/02/2017, 13:12 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - KPU DKI Jakarta akan mengevaluasi kinerja semua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dinilai bermasalah pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017.

Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, KPPS yang bermasalah akan diganti apabila putaran kedua Pilkada DKI dilangsungkan.

"Kalau penggantian itu tidak hanya (KPPS) yang PSU (pemungutan suara ulang). Kami akan evaluasi semua KPPS, kami sudah mencatat berdasarkan laporan masyarakat TPS mana," ujar Dahliah di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).

Dahliah menuturkan, KPU DKI menerima sekitar 300 pengaduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan Pilkada DKI di tingkat TPS. Mereka mengadukan KPPS yang menolak pemilih untuk menggunakan hak suaranya. KPU DKI akan mengevaluasi pengaduan-pengaduan tersebut.

"Ini laporan pemilih ya, ada petugas yang agaknya tidak sama pemahamannya dengan KPU, tetapi tentu kami harus bertanya langsung juga dengan petugas karena tidak bisa ini sepihak versi pemilih saja," kata dia.

Apabila para KPPS itu tidak memperbaiki kinerjanya setelah diklarifikasi dan dievaluasi, KPU DKI akan mengganti mereka. KPU DKI akan kembali mengadakan rekruitmen terbuka untuk pendaftaran KPPS.

"Kalau orang itu kemudian mau berubah untuk memperbaiki kinerjanya, tentu akan dipertahankan, tapi kalau misalnya agak sulit untuk membangun kesepahaman bersama, ya mungkin harus diganti," ucap Dahliah. (Baca: KPU DKI Akui Kualitas Bimtek KPPS Harus Diperbaiki)

Kembali adakan bimtek

Dahliah menuturkan, KPU DKI akan mengadakan bimbingan teknis (bimtek) kepada KPPS apabila ada putaran kedua Pilkada DKI. Bimtek dilakukan untuk menguatkan pemahaman KPPS terkait penyelenggarakan pilkada.

"Ketua KPPS-nya kami kumpulkan lagi untuk kami memperkuat lagi kesepahaman antara KPU dengan panitia ad hoc di bawah supaya tidak ada kekeliruan-kekeliruan yang berarti sehingga mengakibatkan orang tidak bisa menggunakan hak pilih," tutur dia.

Kompas TV Dalam pernyataan terbarunya KPU DKI Jakarta membolehkan warga yang telah antre untuk bisa tetap memilih meskipun melewati pukul 13.00. Ketua KPU DKI Jakarta Soemarno mengatakan TPS dibolehkan menerima pemilih yang masih mengantre. Namun tidak boleh membuka antrean baru setelah pukul 13. 00 WIB. Kesalahpahaman yang terjadi di beberapa TPS hingga kini masih dipelajari oleh pihak KPU. Bila terbukti kesalahan ini murni oleh petugas KPPS maka petugas tidak akan dilibatkan lagi dalam pemilu berikutnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Preman Penghancur Gerobak Bubur di Jatinegara Masih Buron

Preman Penghancur Gerobak Bubur di Jatinegara Masih Buron

Megapolitan
Jambret Beraksi di Depan JIS, Salah Satu Pelaku Diduga Wanita

Jambret Beraksi di Depan JIS, Salah Satu Pelaku Diduga Wanita

Megapolitan
Kondisi Terkini TKP Brigadir RAT Bunuh Diri: Sepi dan Dijaga Polisi

Kondisi Terkini TKP Brigadir RAT Bunuh Diri: Sepi dan Dijaga Polisi

Megapolitan
Wanita Jatuh ke Celah Peron dan Gerbong KRL di Stasiun Manggarai

Wanita Jatuh ke Celah Peron dan Gerbong KRL di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Tepergok Curi Motor di Kelapa Gading, Pelaku Tembaki Sekuriti dengan Airsoft Gun

Tepergok Curi Motor di Kelapa Gading, Pelaku Tembaki Sekuriti dengan Airsoft Gun

Megapolitan
Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com