Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Jawab Rumor yang Tuding Dirinya Berpihak ke Pengembang

Kompas.com - 07/03/2017, 08:44 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada acara Satu Meja di Kompas TV, Senin (6/3/2017) malam, calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menanggapi rumor yang menyatakan dirinya berpihak kepada pengembang.

"Sekarang saya tanya, yang nikmatin KJP (Kartu Jakarta Pintar), nikmatin naik bus, itu pengembang atau siapa," tanya Ahok dalam acara yang dipandu Pemimpin Redaksi harian Kompas Budiman Tanuredjo itu.

Ahok kemudian bercerita soal pajak yang dikenakan kepada pengembang pada masa kepemimpinannya saat ada pengembang yang minta izin menaikan koefisien lantai bangunan (KLB). Dulu, kata Ahok, pengembang mungkin bisa menyogok pejabat DKI puluhan miliar saja agar bisa menaikan KLB.

"(Tapi) kamu (pengembang) sekarang mesti bayar berapa ratus miliar," ujar Ahok.

Salah satu contoh proyek yang memanfaatkan uang pengembang dari KLB di kepemimpinannya, kata Ahok, yaitu proyek pembangunan simpang susun Semanggi senilai kurang lebih Rp 300 miliar.

Ahok juga mengungkapkan, ada pengembang yang mesti membayar Rp 700 miliar ke Pemprov DKI. Karena itu, Ahok bingung mengapa dirinya dibilang melindungi pengembang.

"Pengembang gue palakin Rp 700 miliar. Gimana rumusnya orang dipalakin 700 miliar bersekutu dengan dia. Sementara yang dulu enggak pernah minta duit sesen pun, tapi bisa dapat izin, kita enggak tahu nih, (tapi) kok enggak dibilang bersekutu sama pengembang," kata Ahok.

Ahok juga bercerita tentang kebijakannya yang bukan pro pengembang. Pemprov DKI, kata dia, membeli lahan untuk membangun 188 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Jakarta. Lahan tersebut kemudian dijadikan taman publik.

"Sekarang ada enggak taman yang saya beli, saya gusur jadi mal, (atau) jadi apartemen? Enggak ada. Kami jadikan RPTRA 188 lokasi. Tahun ini kami mau bangun di 200 lokasi. Kalijodo saya gusur. Kalau zaman dulu (kalau) digusur, jangan-jangan jadi mal, hotel," ujar Ahok.

Untuk membangun RPTRA Kalijodo pun, Ahok meminta dana dari CSR (Corporate Social Responsibility) pengembang. Namun, Ahok masih heran dengan munculnya fitnah bahwa Kalijodo dijual ke pengembang yang membangun RPTRA itu.

Meski begitu, Ahok senang difitnah karena ia bertekad menunjukan bahwa fitnah tersebut tidak benar.

"Kadang saya ketawa juga, kalau fitnahnya orang bodoh gitu ya saya masih maklum. Ini pinter, kok, masih bodoh begitu fitnahnya," kata Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com