DPRD DKI Nilai Alasan Perpanjangan Jalur MRT Tak Logis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mempertanyakan rencana PT MRT mengubah jalur pembangunan MRT fase II koridor Selatan-Utara.

PT MRT mengubah rute dari sebelumnya Bundaran HI-Kampung Bandan, diperpanjang menjadi Bundaran HI-Ancol Timur.

Rencananya, Depo MRT akan dibangun di Kampung Bandan. Pihak PT MRT sebelummya mengatakan bahwa perubahan dilakukan karena PT KAI sebagai pemilik lahan di Kampung Bandan telah melakukan kerja sama dengan perusahaan lain untuk penggunaan lahan.

(Baca juga: Ahok Yakin Perpanjangan Rute MRT Akan Menguntungkan)

Taufik merasa aneh mengapa hal itu bisa terjadi. Padahal, menurut dia, pada rapat dengan DPRD saat memaparkan rencana itu, PT MRT mengaku telah mematangkan rencana, termasuk penyediaan lahan.

"Yang lalu kan katanya berdasarkan kajian matang, masa berubah begitu saja. Saya belum yakin karena alasannya tidak ada lahan. Ini enggak logis karena itu pasti sudah dipertimbangkan," ujar Taufik saat rapat dengan Pemprov DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

Taufik juga mengatakan, perubahan jalur kemungkinan membuat target penyelesaian pembangunan molor.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyampaikaN, PT KAI telah menyatakan bahwa lahan yang harusnya dijadikan sebagai Depo MRT Kampung Bandan tak bisa digunakan karena PT KAI telah terlanjur melakukan kontrak dengan pihak lain.

"PT KAI sudah kerja sama ternyata dengan tiga pihak di atas lokasi tanah. Hal itu dari surat yang ditandatangi oleh direksi," ujar Saefullah.

(Baca juga: Jalur MRT Diperpanjang sampai Ancol Timur, Anggaran Bertambah Jadi Rp 38 Triliun)

Mendengar hal itu, Taufik menyarankan agar pada rapat selanjutnya, Direksi PT KAI dipanggil untuk memberikan penjelasan.

"Ayo panggil PT KAI. Kalau dia berbohong pada negara, kan berbahaya. Saya minta PT KAI dihadirkan juga," ujar Taufik.

Akibat perubahan rute itu, PT MRT mengajukan tambahan peminjaman biaya pembangunan kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 16 triliun.