Penjelasan DPC PDI-P Jakbar soal Acara Timses Ahok-Djarot yang Dibubarkan Panwaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPC PDI-P Jakarta Barat Sigvrieda Lauw menjelaskan kegiatan silaturahim dengan RT dan RW se-Kelurahan Kebon Jeruk, tadi malam. Dia mengatakan acara itu merupakan imbauan kepada warga Jakarta untuk memastikan nama mereka terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Waktu itu kan banyak warga yang tidak terdaftar DPT. Jadi kami imbau ke masyarakat yang belum terdaftar untuk segera mengurus," ujar Sigvrieda kepada Kompas.com, Sabtu (11/3/2017).

Sigvrieda mengatakan dia hadir dalam acara itu karena menerima undangan dari pengurus ranting di kelurahan itu. Dia membantah bahwa kegiatan tersebut dibubarkan oleh Panwaslu Jakarta Barat.

Vrieda mengatakan dia mengetahui petugas Panwaslu hadir setelah acaranya selesai.

"Saya pulang, dikasih tahu ada Panwaslu. Mereka tanya, 'kok kami enggak diundang?'. Saya bilang seharusnya sih diundang," ujar Vrieda.

Vrieda sempat menegur pengurusnya karena ternyata mereka tidak mengundang Panwaslu dalam acara itu. Meski tidak ada kegiatan mengajak memilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Vrieda mengatakan seharusnya pengurus tetap mengundang Panwaslu. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman.

Vrieda pun memastikan tidak ada mobilisasi massa untuk melakukan politik uang dalam acara itu.

"Saya beberapa kali bilang, ini kan acaranya sudah mengarah nomor dua, maka pengurus harus lapor. Walau saya enggak ajak pilih kiri kanan, mereka memang harus diundang," ujar Vrieda.

Vrieda mengatakan ini menjadi pembelajaran bagi dia dan pengurusnya untuk melibatkan Panwaslu dalam kegiatan terkait pilkada. Vrieda pun siap jika dipanggil Panwaslu untuk memberikan penjelasan. (Baca: Khawatir Ada Politik Uang, Panwaslu Jakbar Bubarkan Acara Timses Ahok-Djarot)

Adapun, acara silaturahim itu digelar di sebuah rumah makan sekitar pukul 21.00 WIB. Ketua Panwaslu Jakarta Barat Puadi mengatakan mereka mendapat kabar tentang acara itu dari laporan warga.

"Dari informasi yang kami dapatkan itu adalah acara silaturahim RT dan RW se-kelurahan Kebon Jeruk. Kami tindak lanjuti dengan menginstruksikan petugas ke sana untuk lakukan pengawasan karena itu tidak ada surat pemberitahuan," ujar Puadi.

Puadi mengatakan sebenarnya tidak ada masalah jika timses melakukan kegiatan kampanye. Sebab, saat ini tahapan pilkada memang sudah memasuki masa kampanye putaran kedua.

Namun, seharusnya tim tetap memberitahu KPU DKI dan Bawaslu terkait setiap kegiatan kampanye yang dilakukan. Dengan tidak memberi tahu kegiatan kampanye kepada penyelenggara pemilu, kata Puadi, akan timbul kesan negatif.

"Jangan kayak kucing-kucingan. Kalau tidak kasih tahu kan mengkhawatirkan kami dari Panwaslu ada mobilisasi yang mengarah ke politik uang," ujar Puadi.