Pembangunan MRT Fase II Jadi Tidak Jelas, Taufik Singgung soal Pansus

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyindir pihak yang sempat mengkritik rencana DPRD DKI membuat pansus mass rapid transit (MRT). Hal ini terkait perpanjangan jalur MRT fase II yang kini menjadi tidak jelas.

"Makanya pansus itu penting kan, jadi jangan asal. Begitu kita mau melakukan penelitian pansus, orang malah ribut. Sekarang yang benar siapa dong?" ujar Taufik kepada Kompas.com, Rabu (22/3/2017).

DPRD DKI Jakarta ingin membentuk pansus MRT untuk membahas penambahan pinjaman untuk perpanjangan MRT fase II. Adapun, jalur MRT fase II awalnya akan dibangun dari Bundaran HI sampai Kampung Bandan.

Namun, ternyata lahan di Kampung Bandan tidak bisa digunakan untuk membangun depo. Akhirnya jalur diperpanjang hingga Ancol Timur. PT MRT dan PT Pembangunan Jaya Ancol sudah menandatangani nota kesepahaman perpanjangan jalur MRT Bundaran HI-Ancol Timur.

Setelah penandatanganan itu, ternyata baru diketahui bahwa lahan di Ancol Timur tidak cukup untuk dibangun depo MRT. Lahan yang tersedia hanya seluas 4 hektar. Kebutuhan lahan untuk membangun depo MRT adalah 6 hektar.

Akhirnya, ada wacana untuk memperpanjang jalur MRT hingga kepulauan reklamasi, Pulau K.

"Kalau pindah-pindah begini, saya mencurigai ada apa-apa," ujar Taufik. (Baca: Sumarsono Sebut Perpanjangan Jalur MRT sampai Pulau Reklamasi Baru Wacana)

Taufik mengatakan butuh tambahan modal Rp 11,7 triliun untuk memperpanjang jalur MRT dari Kampung Bandan hingga Ancol Timur.

"Sampai Ancol Timur saja butuh Rp 11,7 triliun, kalau sampai Pulau K berapa tuh? Terus yang mau biayain sampai Pulau K siapa?" tanya Taufik.

Taufik menegaskan penyelidikan melalui pansus MRT harus dilakukan. Hal ini bukan untuk menghambat pembangunan MRT itu sendiri melainkan untuk memperjelas nasib MRT fase II.

"Karena MRT fase II ini menjadi tidak jelas, maka memang pansus itu penting," ujar Taufik.