Ketua DPRD: Baru Hari Ini Saya Lihat Proyek MRT hingga ke Terowongan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, menyatakan baru hari ini, Selasa (14/3/2017), dia meninjau proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) di Jakarta.

Prasetio setuju, proyek itu positif untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Prasetio mengatakan proyek MRT layaknya mimpi yang jadi kenyataan bagi Jakarta.

"Berapa tahun kita ingin MRT? Baru hari ini saya hadir di sini melihat sampai ke bawah, ke terowongannya. Ini terjadi kayak mimpi yang enggak pernah ketemu, akhirnya ketemu," ujar Prasetio di kawasan Setiabudi, Selasa.

Prasetio diajak Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono untuk melihat langsung perkembangan proyek MRT fase I. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana juga ikut dalam kunjungan tersebut.

Lokasi yang mereka kunjungi adalah stasiun bawah tanah di Setiabudi. Selama berada di bawah, Prasetio, Triwisaksana, dan Sumarsono diajak untuk melihat terowongan. 

Direktur PT MRT William Syahbandar memberi pemaparan singkat selama mereka berada di bawah sana. Meski mendukung program itu, Prasetio mengatakan DPRD DKI tetap tidak mau gegabah. Ini terkait dengan tambahan pinjaman untuk pembangunan MRT fase II.

PT MRT butuh dana sekitar Rp 11,7 triliun untuk memperpanjang jalur dari Kampung Bandan ke Ancol Timur.

"Kalau pakai APBD kita butuh bayar Rp 800 miliar per tahun. Nah di situ pertanyaannya, efisien engga, nah ini kami dalami," kata Prasetio.

ia mengatakan, hasil kunjungan hari ini akan dibawa dalam rapat pimpinan gabungan nanti. Masalah tambahan pinjaman juga akan dibahas kembali bersama anggota DPRD DKI lainnya.

Kunjungan itu dilakukan di tengah-tengah perselisihan antara Pemprov dan DPRD DKI soal pembangunan MRT fase II. DPRD DKI mempertanyakan pengajuan tambahan pinjaman untuk memperpanjang jalur MRT fase II.

MRT fase II awalnya hanya akan dibangun dari Bundaran HI hingga Kampung Bandan. Namun  jalurnya diperpanjang hingga Ancol Timur karena lahan di Kampung Bandan tidak bisa digunakan untuk membangun depo.

DPRD DKI mempertanyakan perpanjangan jalur itu karena memengaruhi utang yang harus dibayar Pemprov DKI tiap tahunnya. DPRD DKI juga mempersoalkan kajian awal saat menentukan Kampung Bandan sebagai lokasi depo MRT.