Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jakarta 2025 yang kini dalam proses penyusunan.

Menurut dia, rencana kerja tersebut belum menyentuh permasalahan di Jakarta, yang sebentar lagi bakal berubah status dan menjadi kota global.

“Makanya kalau bicara global, Jakarta globalnya di mana? Ini ada daerah dekat Istana Negara hanya jarak 1 kilometer, masih ada daerah kumuh, Johar dan Tanah Tinggi. Penataan kota sampai hari ini masih karut,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Selain itu, RKPD DKI Jakarta juga dianggap belum bisa menuntaskan masalah banjir dan macet yang sampai saat ini masih terjadi.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Pertanyakan Urgensi Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Prasetyo berpandangan, salah satu penyebab belum tuntasnya persoalan banjir ialah Pemda tidak fokus dengan program yang akan dilakukan dan kerap berubah-ubah setiap penyusunan rencana kerja.

“Masalah Jakarta sekarang tuh banjir, macet, dan masyarakat harus dikonsolidasikan dulu, dibereskan dulu. Baru dapet tuh globalnya,” ucap Prasetyo.

“Bicara masalah macet, istilahnya dengan penyangga Jakarta juga kita harus tegas. Kalau tidak tegas, macet tidak akan hilang. Bicara banjir, diturap semua, dikeruk, kan ada anggarannya,” pungkas Prasetyo.

Sebagai informasi, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi UU, Kamis (28/3/2024).

Baca juga: SDA DKI Bangun 5 Polder Baru dan Revitalisasi 2 Pompa Stasioner untuk Tanggulangi Banjir

Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna DPR RI yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 303 anggota Dewan. Namun, hanya 69 yang hadir secara fisik di ruang rapat.

Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang menolak pengesahan UU DKJ.

Dengan begitu, Jakarta sebentar lagi resmi menyandang status baru sebagai daerah khusus, bukan lagi sebagai ibu kota negara.

Nantinya, Jakarta memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan pemerintahan, sebagai wilayah pusat perekonomian sekaligus kota global.

Sementara itu, Ibu Kota akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dalam UU DKJ, terdapat juga turan untuk membentuk kawasan aglomerasi yang mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi dan Cianjur.