Ingin Terapkan "Open Government", Ini Penjelasan Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan mengatakan, konsep yang akan diterapkannya jika terpilih adalah open government atau pemerintahan yang terbuka. Anies memaparkan, ada tiga komponen penting dalam open government.

"Bukan open governance ya, tapi open government. Open government itu ada tiga komponen, transparansi, partisipasi, dan kolaborasi," kata Anies di gedung Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Senin (27/3/2017) malam.

Baca: Anies: Kenapa di Jakarta Belum Diterapkan Open Governance?

Dalam komponen tranparansi, Anies menyinggung mengenai masih sulitnya mendapatkan akses data banjir di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) serta tidak adanya informasi mengenai daerah-daerah yang akan diberlakukan penggusuran.

"Kalau Anda tanya di mana lokasi yang mau digusur bingung juga, harus ke lembaga bantuan hukum (LBH) tuh Anda cari ada. Atau Anda tanya berapa titik banjir di Jakarta, itu contoh," ujar Anies 

Selanjutnya, Anies menyebutkan pentingnya partisipasi warga berkaitan dengan transparansi data yang diterapkan. Ia membayangkan nantinya warga dapat terlibat dalam mengkaji dan mengevaluasi kebijakan Pemprov DKI.

"Jadi kebijakan itu bukan saja dijelaskan, bukan hanya disosialisasikan, tapi nanti warga juga partisipasi," ujar Anies.

Baca: Djarot: Open Governance Sudah Kita Kerjakan Sejak 4 Tahun Lalu

Komponen terakhir yang juga penting menurut Anies adalah kolaborasi. Dalam hal ini Anies tidak menjelaskan secara jelas mengenai pihak-pihak yang dimaksud.

Menurut dia ketiga komponen ini yang membuat konsep open government menjadi matang, sehingga perlu diterapkan karena selama ini Pemprov DKI Jakarta baru menerapkan open data.

Sebelumnya, Anies menilai Pemprov DKI selama ini belum menerapkan open governance atau tata kelola pemerintahan yang terbuka. Anies mengatakan, Jakarta baru menerapkan sistem good governance yang dia sebut sebagai pendekatan lama. 

Baca: Anies Diminta Cuti Sehari untuk Cari Open Governance di Pemprov DKI

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Dian Ekowati, membantah bila Pemprov DKI Jakarta disebut belum menerapkan open governance.

Dian mengatakan sudah melakukan beragam bentuk keterbukaan data yang dihadirkan dalam bentuk laman web data.jakarta.go.id.

Selain itu, ada pula dalam bentuk media internal yang bisa diakses melalui situs Berita Jakarta. Dian juga mengatakan bahwa setiap tahun Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan HackJack yang diikuti para pengembang aplikasi.

Nantinya mereka akan menghasilkan aplikasi yang bermanfaat bagi portal open data DKI Jakarta. Ia mengakui kendalanya terletak pada kepekaan masyarakat terhadap media digital.

Baca: Pemprov DKI Bantah Pernyataan Anies soal Open Governance