Pemprov DKI Yakin Pengadaan Kereta Transjakarta Tidak Merugikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, pengadaan kereta rel listrik (KRL) bernama kereta Transjakarta tidak akan merugikan Pemprov DKI atau PT Transjakarta dari hitung-hitungan bisnis.

Sumarsono mengatakan, manajemen PT Transjakarta yang membawahi pengadaan KRL itu menyatakan pengadaan KRL dengan kisaran anggaran mencapai Rp 360 miliar masih dalam perhitungan rasional.

"Menurut Transjakarta perhitungannya masuk," ujar Sumarsono di Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017).

(baca: Ini Awal Mula Tercetusnya Ide Pengadaan Kereta Transjakarta)

Sumarsono mengatakan, keyakinan tidak rugi itu didasari bahwa dalam jangka panjang moda transportasi di Jakarta akan beralih ke moda transportasi massal tanpa hambatan seperti KRL.

Menurut Sumarsono, dari sisi bisnis, Transjakarta akan balik modal bahkan mendapatkan profit besar jika kereta Transjakarta itu terealisasi.

"Jawabannya tidak pernah kosong kendaraan angkutan kota, faktanya memang posisinya untuk kepentingan publik dari segi kebutuhan ada. Kalau dari sisi harga ngejar (sebanding) atau enggak, Kalau engak ya disubsidi, hitungan seperti itu," ujar Sumarsono.

(baca: Kenapa Pemprov DKI Ingin Ada Kereta Transjakarta?)

"Yang penting bukan persoalan uangnya dari sisi PSO (public service obligation), tapi kenyamanan warga Jakarta," ujar Sumarsono.

Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono sebelumnya mengatakan, mereka akan mempelajari konsep kerja sama kereta Transjakarta dengan PT KAI. Namun, Budi belum memiliki gambaran mengenai bentuk kerja sama yang akan dilakukan.

Dia mengatakan, kemungkinan kereta Transjakarta akan beroperasi untuk mendukung rute kereta bandara.

"Apakah bentuk kerja samanya nanti kami sebagai operator atau kami investasi atau bagaimana? Karena sebagai sama-sama PT, kita kan harus ada hitungan nih, enggak bisa main sembarangan," ujar Budi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa siang.