Buruh Tuntut Jaminan Pensiun Disamakan dengan PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar jaminan pensiun untuk buruh disamakan dengan jaminan pensiun yang didapatkan pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri.

Said mengatakan saat ini PNS mendapatkan jaminan pensiun sebesar 60 persen dari gaji terakhir yang didapatkan. Sedangkan buruh mendapatkan jaminan pensiun dengan persentase jauh di bawah persentase yang didapatkan PNS.

"Kami minta jaminan pensiun buruh sama dengan PNS. Tidak boleh ada diskriminasi buruh. PNS dalam jaminan pensiun sebesar 60 persen dari upah terakhir. Kalau sekarang buruh mendapatkan jaminan pensiun 15 tahun lagi. Hanya Rp 300.000, ini enggak masuk akal," ujar Said di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2017).

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Buruh melakukan unjuk rasa di seputar bundaran Bank Indonesia, Jakarta, memperingati Hari Buruh Sedunia, Senin (1/5/2017). Aksi buruh serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia menuntut agar pemerintah menghapuskan sistem outsourcing, magang dan upah layak.

Said mencontohkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Dari data yang ia miliki, setiap tahun BPJS defisit anggaran sebesar Rp 6,7 triliun. Akhirnya defisit tersebut harus ditutupi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

Baca: Buruh Bakar Karangan Bunga untuk Ahok-Djarot

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Buruh melakukan unjuk rasa di seputar bundaran Bank Indonesia, Jakarta, memperingati Hari Buruh Sedunia, Senin (1/5/2017). Aksi buruh serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia menuntut agar pemerintah menghapuskan sistem outsourcing, magang dan upah layak.

"Makanya jangan menggunakan premi tapi pajak. Seluruh rakyat mendapat jaminan gratis," ujar Said.

Aksi buruh atau May Day diperkirakan diikuti sebanyak 100.000 buruh. Pukul 13.23 WIB, buruh berusaha bergerak menuju depan Istana Negara. Namun, pihak kepolisian melakukan blokade dengan memasang pagar dan kawat berduri.