Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diawasi, Tarif Tak Wajar Saat Arus Balik, Khususnya Bus

Kompas.com - 28/06/2017, 00:06 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengatakan, salah satu fokus pengawasan Kemenhub selama arus balik Lebaran yaitu pelanggaran tarif tiket.

Pengawasan itu akan diperketat, khususnya untuk angkutan bus. Sugihardjo mengatakan, tak jarang ada oknum-oknum yang menerapkan tarif tak wajar saat arus balik Lebaran.

Kemenhub akan meminta Dinas Perhubungan di seluruh daerah untuk mengawasi harga tiket setibanya pemudik sampai di terminal tujuan.

"Biasanya di terminal saya periksa pada saat arus balik itu periksa pelanggaran tarif. Karena kalau misalnya saat arus mudik tanya pelanggaran tarif susah karena tiketnya masih dipegang," ujar Sugihardjo di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2017).

(Baca juga: Puncak Arus Balik Diprediksi Terjadi pada 30 Juni dan 1 Juli 2017)

Sugihardjo mengatakan, dibanding angkutan lainnya, angkutan bus paling rawan dalam pelanggaran tarif. Ini karena kebanyakan pembelian tiket bus tidak menggunakan sistem online sehingga sulit diawasi.

Sugihardjo meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada tarif tidak yang dirasa terlalu tinggi atau tidak wajar.

"Mereka datang kan mereka enggak perlu lagi (tiketnya). Jadi saya minta bukti kalau ada pelanggaran tarif. Kalau di stasiun kan enggak ada pelanggaran tarif karena sudah sistem online," ujar Sugihardjo.

 

Kompas TV Bagaimana evaluasi Kementerian Perhubungan dan pelayanan bagi masyarakat dengan sejumlah moda transportasi?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com