KPK Diminta Usut Korupsi di Kota Bekasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan orang yang berasal dari Gerakan Cicak Kota Bekasi (GCKB) menggelar aksi demo di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (15/12/2009). Mereka mendesak KPK mengusut tuntas beberapa dugaan kasus korupsi proyek Pemkot Bekasi.

Ketua Umum GCKB Sugeng Wiyono menduga ada keterlibatan pejabat tinggi di Kota Bekasi. "Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan banyak pihak karena kasus-kasus tersebut diduga melibatkan pejabat tinggi di Kota Bekasi, di antaranya Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad dan Sekda Kota Bekasi Tjandra Utama Efendi," kata Sugeng.

Dugaan kasus korupsi yang tumbuh subur di Kota Bekasi, yakni dugaan korupsi revitalisasi Pasar Baru di Kota Bekasi senilai Rp 83 miliar, dugaan korupsi dana KPR KORPRI Bekasi senilai Rp 4 miliar, penghapusan aset Pasar Baru, dan penggelembungan dana proyek TPA Bantar Gebang.

GCKB menyatakan, praktik korupsi bisa tumbuh subur di Kota Bekasi karena adanya permainan dari mafia hukum yang ada di kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan Kota Bekasi. Apalagi, beberapa kasus dugaan korupsi itu sendiri pernah dilaporkan ke kepolisian dan kejaksaan Kota Bekasi. Namun, tidak ada tindak lanjut dari lembaga penegak hukum lokal itu.

"Menuntut dibersihkannya birokrasi Pemerintah Kota Bekasi dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," tegasnya.

Massa GCKB juga meminta Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad mundur, jika tetap memperpanjang masa jabatan Sekda Kota Bekasi untuk ketiga kalinya. GCKB menilai Wali Kota tak mempunyai alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan Sekda. Apalagi, Tjandra selama dua periode menjabat mempunyai rekam jejak yang buruk dan perpanjangan masa pensiunnya kental KKN.

Sugeng dan teman-temannya sempat menemui staf KPK. "Kami tadi sudah ditemui pihak KPK. Katanya sedang dalam proses penyelidikan," katanya. (Persda Network/coz)