Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Kata Lurah dan Camat Baru jika Relawan Jokowi-Ahok Minta Proyek?

Kompas.com - 25/06/2013, 17:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bagaimana jika ada orang yang mengaku relawan Jokowi-Ahok meminta proyek? Pertanyaan itu terlontar saat public hearing lurah camat yang lolos seleksi dan promosi jabatan atau dikenal dengan lelang jabatan di Balai Agung, Balaikota, Selasa (25/6/2013).

Kebetulan, pertanyaan itu ditujukan kepada Loli Novita, wanita yang saat ini menjabat Kepala Puskesmas Petamburan, Jakarta Barat. Dengan tegas, Lili mengatakan tidak memberi ruang atas praktik ilegal jual beli proyek semacam itu.

"Seperti yang sudah saya laksanakan sebelum ini, siapa pun yang minta sama saya, enggak saya kasih. Silakan ikuti sesuai aturan," tegas Loli.

Jawaban itu langsung mendapat tepuk tangan meriah dari sekitar 498 peserta lelang jabatan yang hadir, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang turut hadir dalam public hearing itu.

Dalam kesempatan selanjutnya, peserta lelang jabatan lainnya, Mursidin, mengapresiasi positif langkah Jokowi melakukan seleksi dan promosi terbuka bagi jabatan lurah dan camat. Menurut pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta itu, lelang jabatan adalah bentuk transparansi.

"Jabatan yang dulu hanya untuk orang tertentu kini jadi transparan. Mengapa saya ikut? Karena lurah dan camat ujung tombak pembangunan di Jakarta, saya mau ikut ambil bagian," ujarnya.

Untuk diketahui, Loli dan Mursidin adalah salah satu peserta lelang jabatan yang mendapatkan nilai tertinggi dalam uji manajerial tahap pertama.

Di akhir acara, Gubernur DKI Jakarta Jokowi pun mengatakan, program lelang jabatan tidak ada yang ditutup-tutupi dan telah memenuhi aspek transparan.  

"Ini baru dalam rangka perbaikan manajemen di kelurahan dan kecamatan," ujarnya.

Seleksi promosi jabatan lurah dan camat meloloskan sebanyak 498 peserta dalam tahap pertama. Sementara DKI Jakarta membutuhkan 44 jabatan camat dan 267 jabatan lurah. Oleh sebab itu, para peserta yang tidak mendapatkan jabatan lurah atau camat nantinya akan "disimpan" jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk jabatan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

    Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

    Megapolitan
    Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

    Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

    Megapolitan
    Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

    Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

    Megapolitan
    Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

    Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

    Megapolitan
    Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

    Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

    Megapolitan
    Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

    Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

    Megapolitan
    Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

    Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

    Megapolitan
    Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

    Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

    Megapolitan
    Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

    Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

    Megapolitan
    Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

    Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

    Megapolitan
    Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

    Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

    Megapolitan
    Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

    Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

    Megapolitan
    Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

    Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

    Megapolitan
    Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

    Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

    Megapolitan
    Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

    Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

    Megapolitan
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com