Dituding Cari Honor, DPRD Maafkan Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil DPRD DKI Jakarta Triwisaksana tidak mau menanggapi serius terkait ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyebut pembentukan Pansus MRT dan Monorel hanya mencari honor semata. Menurutnya, Basuki hanya bercanda.

"Saya kira Pak Wagub itu bercanda. Ya, kalau bercanda kita maafin, namanya bulan suci Ramadhan, kita saling memaafkan kalau ada salah dan khilaf," kata Ketua Pansus MRT itu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (24/7/2013).

Menurut Sani, setelah pembentukan Pansus MRT, DPRD belum membentuk Pansus Monorel. Sebab, untuk pembentukan pansus tersebut, juga harus ada kesepakatan dari pihak eksekutif terlebih dahulu.

Untuk Pansus MRT, Sani mengatakan pansus itu berguna untuk mengingatkan Pemprov DKI agar tak salah mengambil langkah dalam menjalankan proyek MRT. Pansus MRT menyoroti payung hukum ruang bawah tanah, penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT MRT Jakarta, dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham (RUPS) tanpa sepengetahuan DPRD.

Sementara terkait rencana pembentukan Pansus Monorel ialah sebagai upaya pemberian jaminan kepada warga Jakarta agar pembangunan monorel tidak mangkrak lagi dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Pansus Monorel ini juga akan menyoroti tiga hal utama, antara lain legalitas, pembiayaan, dan operasional.

Dari aspek legalitas, hingga saat ini, jalur monorel belum tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030. Jalur yang baru dicantumkan dalam perda itu hanya jalur green line dan blue line yang akan dikerjakan PT Jakarta Monorail.

"Nah, kalau jalur monorel yang akan dikerjakan BUMN PT Adhi Karya belum dimasukkan ke dalam RTRW," kata Sani.

Sementara dari aspek pembiayaan, DPRD merasa perlu mengetahui apakah akan ada subsidi dari APBD apabila proyek ini gagal dikerjakan oleh pihak swasta. Pasalnya, proyek ini tidak melalui tender dan tanpa melalui persetujuan DPRD DKI. Untuk aspek operasional, pembahasan tersebut terkait penggunaan produk kereta monorel dari Cina, bukan produk dalam negeri.

Setelah pembentukan dua pansus itu, rencananya DPRD kembali akan membentuk pansus untuk menyoroti pembangunan rusun di Ibu Kota.