Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Basuki Harus Lebih Elegan Jalankan Pemerintahan

Kompas.com - 30/07/2013, 06:57 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketegasan dan sikap ceplas-ceplos Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dinilai dapat berdampak buruk pada pemerintahan Ibu Kota yang ia pimpin bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Pengamat politik asal Universitas Indonesia, Boni Hargens, menyarankan agar Basuki lebih elegan dan berwibawa menjalankan roda pemerintahan sehingga program-program unggulan Jokowi-Basuki segera mewujudkan Jakarta baru.

"Ketegasan yang dimiliki Ahok (sapaan Basuki) memang kita harus angkat topi untuknya. Namun, ucapan emosional yang kerap diutarakannya melalui media harus sedikit diredam. Dia harus lebih elegan menjalankan pemerintahan," kata Boni saat dihubungi wartawan, Senin (29/7/2013).

Menurutnya, sikap ketegasan dan ceplas-ceplos yang dimiliki Basuki justru dapat menjadi sasaran empuk lawan-lawan politiknya yang dapat menjegal pemerintahan Basuki. Menjegal yang dimaksud Boni adalah segala upaya menghambat kelancaran terealisasinya program-program unggulan Pemprov DKI. Hal itu dapat terlihat dari aksi unjuk rasa yang beberapa akhir belakangan kerap bermunculan.

Selama dua hari ini, paling tidak sudah ada dua kelompok masyarakat yang merasa tersinggung oleh pernyataan-pernyataan keras Basuki selama menjabat Wakil Gubernur Jakarta. Menurut Boni, di dalam dunia politik, tidak ada yang namanya teman. Bandit-bandit politik, kata dia, justru yang "berkeliaran" secara bebas.

Karena itu, Basuki sebagai pelaku politik harus dapat menerima konsekuensi dari apa yang ia kerjakan selama ini. Terlebih lagi, menurut dia, tahun 2013 merupakan tahun politik menjelang pemilihan umum dan Pemilihan Presiden 2014. Sesama pelaku politik saat ini tak lagi mengenal kawan maupun lawan untuk dapat menjegal pelaku politik lainnya.

Tingginya elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden 2014 oleh beberapa lembaga survei, menurut Boni, dapat memunculkan berbagai spekulasi dari pelaku politik lainnya. Apabila Jokowi menjadi presiden, otomatis Basuki akan menduduki jabatan sebagai Gubernur DKI. Sikap ceplas-ceplos Basuki dapat menjadi umpan menyegarkan bagi lawan politik untuk dapat menjegalnya.

"Kalau sekarang pilpres-nya dilaksanakan, Jokowi sudah menang di atas 60 persen dengan popularitasnya. Otomatis, wakilnya akan menjadi gubernur. Pasti akan ada lawan politik yang tidak menyukai Ahok menjadi gubernur. Upaya pendongkelan dari lawan-lawan politiknya pasti ada dan terus bermunculan," kata Boni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com