Basuki: Kalau Semua Mau Untung, Duduki Saja Monas!

"Kalau Anda mau dagang di luar jalan, kami akan bantu. Tapi, bukan berarti semua jalan diserbu dong. Semua orang mau dapat untung, kalau begitu serbu Monas dan dudukin Monas saja," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (12/8/2013).

Dengan menduduki lahan negara, Pemprov DKI DKI juga akan menegakkan peraturan yang ada. Keberadaan PKL di Jakarta telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Para penghuni ilegal tanah negara itu akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk penertiban PKL Tanah Abang, ia telah menyerahkan tanggung jawab itu kepada Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah. Dari hasil pekerjaannya selama ini, kata dia, Saefullah telah menyelesaikan tugasnya menertibkan PKL Tanah Abang dengan baik.

"Ya, dia sudah bagus kerjanya. Bukan kita anti-PKL, kita ingin situasi ekonomi jalan dan mendapatkan nafkah hidupnya," kata Basuki.

Selain itu, untuk mengawasi PKL Tanah Abang yang telah tertib, kata dia, DKI cukup menempatkan beberapa personel Satpol PP. Menurut dia, tidak perlu pengawasan menggunakan personel yang ramai dan banyak.

Dengan pengawasan yang cukup melalui personel yang sadar maka PKL yang masih berdagang di pinggir jalan itu dengan mudahnya akan ditangkap dan dikenakan tindak pidana ringan (tipiring). Mereka hanya tinggal memilih untuk membayar denda sesuai yang ditulis di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 atau dikurung selama beberapa hari.

"Kita masih gunakan Perda. Kalau kita pakai UU Lalu Lintas, bisa lebih tinggi sanksinya. Kena denda bisa sampai Rp 50 juta. Kita begitu saja prinsipnya," kata Basuki.