Kadis Perumahan: Ahok Center Bukan Mitra Resmi

"Kalau mitra resmi itu sebenarnya harus ada MoU. Tapi kalau ini kan spontan di lapangan," ujarnya di Balaikota, Jumat (16/8/2013).

Yonathan menjelaskan, pada dasarnya seluruh elemen masyarakat berhak melakukan pengawasan dalam pendistribusian CSR itu, selama dinilai tak memiliki motif politis yang berpotensi mengganggu hubungan Pemprov DKI, perusahaan, dan warga.

"Termasuk wartawan memberikan input untuk pengawasan pendistribusian itu ya kita welcome saja," lanjut Yonathan.

Yonatan juga mengakui, daftar perusaahaan penyalur CSR dengan mitra kerja Ahok Center bersumber dari dinasnya. Pasalnya, memang fakta itulah yang ditemukan di lapangan. Sesuai tagline transparansi sang pimpinan, Yonathan pun mengaku menuliskan secara apa adanya.

Sebelumnya, BPKD merilis empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dituju perusahaan pemberi CSR. Khusus Dinas Perumahan dan Bangunan, tertera mitra kerja 18 perusahaan pemberi CSR bernama Ahok Center. Pengamat ekonomi Faisal Basri mempertanyakan keberadaan produk politik Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama itu.

Basuki sendiri menampik Ahok Center sebagai penyalur CSR. Menurutnya, Ahok Center adalah bekas relawannya yang berpartisiasi dalam pengawasan penyaluran CSR. Dia juga menampik mendirikan Ahok Center.

Usut punya usut, Ahok Center adalah nama beken dari sebuah LSM yang didirikan Ahok tahun 2007 lalu, yakni Center for Democracy and Transparancy atau CDT. Isinya, ya semua relawan pemenangan Ahok saat Pemilukada 2012. Mereka diketahui bermarkas di salah satu kantor di Jalan Juanda, Jakarta Pusat.

Bunyamin Permana, relawan Ahok Center juga membantah pihaknya menyalurkan atau menghimpun CSR. Menurutnya, anggotanya hanya membantu mengawasi penyaluran CSR.