Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Basuki, PPP Disarankan Tak Bawa Bendera Partai

Kompas.com - 03/09/2013, 09:36 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik, Andrinof Chaniago, menilai berlebihan jika Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meninggalkan ruang sidang karena surat pemanggilan terhadap Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tidak ditanggapi. Andrinof mengatakan, sikap Fraksi PPP yang begitu ngotot memanggil Basuki itu seolah menunjukkan pembelaan PPP terhadap salah satu anggotanya yang bersilang pendapat dengan Basuki.

Fraksi PPP menolak mengikuti sidang paripurna DPRD DKI, Senin (2/9/2013). Sidang itu membahas revisi peraturan daerah atas pembentukan badan usaha milik daerah PT MRT Jakarta. Aksi walkout PPP dilakukan karena pimpinan DPRD tak kunjung memanggil Basuki untuk menjelaskan pernyataan-pernyataannya yang dianggap kontroversial, antara lain soal hak interpelasi dan honor dalam pembentukan panitia khusus di DPRD.

"Kalau cerdas, kan, ajak anggota Dewan dari fraksi lain, bikin pernyataan sama-sama. Sejauh dia Ahok kan tidak menunjuk fraksi tertentu," kata Andrianof saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/9/2013).

Andrianof menilai, aksi walkout yang dilakukan Fraksi PPP kemarin masih terkait erat dengan perseteruan antara Basuki dan Wakil Ketua DPRD DPRD yang juga anggota Fraksi PPP, Abraham "Lulung" Lunggana. "Kalau membawa bendera partai, orang hanya melihatnya sebagai kelanjutan perseteruan Ahok-Lulung," ujarnya.

Pada Mei lalu, Basuki memberikan komentar tentang wacana pengajuan hak interpelasi oleh DPRD DKI atas mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Saat itu, Basuki mengatakan bahwa pengajuan hak interpelasi itu berlebihan.

"Enggak pakai interpelasi saja sudah nanya- nanya kita terus kok. Itu gaya-gayaan mereka saja. Ya, panggil kita saja. Hak nanya saja belagu banget," kata Basuki.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Matnoor Tindoan membantah sikap fraksinya itu berkaitan dengan silang pendapat antara Basuki dan anggota Fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana.

"Enggak ada. Tidak hanya semata-mata konflik dengan Haji Lulung (Lunggana)," kata Matnoor, Senin kemarin.

Selain Matnoor, anggota lain Fraksi PPP DPRD DKI yang melakukan walkout di sidang paripurna adalah Ridho Kamaludin, Abdul Aziz, dan Ichwan Zayadi. Keempatnya telah mengisi presensi kehadiran. Adapun Lulung tidak tampak menghadiri sidang tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Ungkap Peredaran Sabu di Tebet, Polisi Selidiki Kemungkinan Asal Narkoba dari Kampung Bahari

Megapolitan
Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Heru Budi Pastikan Pasien TBC yang Bukan KTP DKI Bisa Berobat di Jakarta

Megapolitan
Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Warga Bekasi Tertabrak Kereta di Pelintasan Bungur Kemayoran

Megapolitan
Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Faktor Ekonomi Jadi Alasan Pria 50 Tahun di Jaksel Nekat Edarkan Narkoba

Megapolitan
Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Keluarga Taruna yang Tewas Dianiaya Senior Minta STIP Ditutup

Megapolitan
UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

UU DKJ Amanatkan 5 Persen APBD untuk Kelurahan, Heru Budi Singgung Penanganan TBC

Megapolitan
Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Pria 50 Tahun Diiming-imingi Rp 1,8 Juta untuk Edarkan Narkoba di Jaksel

Megapolitan
Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Polisi Temukan 488 Gram Sabu Saat Gerebek Rumah Kos di Jaksel

Megapolitan
KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

KPU: Mantan Gubernur Tak Bisa Maju Jadi Cawagub di Daerah yang Sama pada Pilkada 2024

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Bakal Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Mulai Tertibkan Jukir Liar Minimarket

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Mulai Tertibkan Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Rute KA Tegal Bahari, Tarif dan Jadwalnya 2024

Rute KA Tegal Bahari, Tarif dan Jadwalnya 2024

Megapolitan
20 Pelajar SMA Diamankan Polisi akibat Tawuran di Bangbarung Bogor

20 Pelajar SMA Diamankan Polisi akibat Tawuran di Bangbarung Bogor

Megapolitan
Jakarta Utara Macet Total sejak Subuh Buntut Trailer Terbalik di Clincing

Jakarta Utara Macet Total sejak Subuh Buntut Trailer Terbalik di Clincing

Megapolitan
Polisi Periksa 36 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 36 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com