Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Buruh, Jokowi Tolak Tuntutan UMP Rp 3,7 Juta

Kompas.com - 01/11/2013, 16:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menerima 10 orang perwakilan buruh di Balaikota Jakarta, Jumat (1/11/2013) siang. Setelah pertemuan itu, Jokowi dikabarkan menolak memenuhi tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum provinsi menjadi Rp 3,7 juta.

Pertemuan kedua pihak itu dilakukan pada saat sekitar seribuan buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Buruh memulai aksi sejak pukul 11.00 WIB, sementara Jokowi menerima perwakilan buruh sekitar pukul 15.30 WIB.

"Kami tetap menolak keputusan UMP Rp 2,4 juta. Ini kita mau ketemu Gubernur," ujar koordinator unjuk rasa buruh, Muhamad Rusdi.

Setelah sekitar 20 menit berada di kantor Jokowi, perwakilan buruh keluar melalui pintu depan tanpa bersama Jokowi. Sempat beredar kabar bahwa Jokowi keluar melalui pintu belakang. Wartawan pun menunggu dari ballroom, ruangan yang bersebelahan dengan pintu belakang kantornya.

Ketika wartawan tengah menunggu, Jokowi keluar dari pintu yang tidak biasa digunakan sebagai pintu keluar, yakni pintu samping. Mobil dinasnya yang biasa diparkir di depan Balaikota telah menunggu di pintu keluar tersebut sehingga tidak butuh waktu lama bagi Jokowi untuk masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan kantornya, tanpa memberi keterangan.

Koordinator Forum Buruh DKI Bari Silitonga mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Jokowi tetap menolak tuntutan buruh untuk menaikkan UMP DKI menjadi Rp 3,7 juta. "Pertemuan kami dengan Gubernur tadi tidak ada hasil," kata Bari.

Bari mengatakan, Jokowi akan mengomunikasikan hal itu dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com