Jokowi Minta BPKP dan BPK DKI Audit CSR

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Jakarta untuk mengaudit sejumlah program tanggung jawab sosial atau CSR oleh sejumlah perusahaan.

"Itu kita yang minta mengaudit semua CSR di rusunawa, taman, dan lain-lainnya," kata Jokowi di Balai Kesehatan Hewan, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2013) siang.

Jokowi mengatakan, permintaan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap transparansi dana hasil tanggung jawab sosial perusahaan pada targetnya. Selain itu, permintaan itu merupakan bentuk pemenuhan janjinya beberapa waktu lalu untuk mengumumkan penggunaan CSR di Jakarta.

"Supaya tahu semua di Rusun Marunda CSR-nya ini, lemari berapa dapatnya berapa, televisinya sudah keterima belum, di taman kota ditaruh ini, sudah ada semua atau belum," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPK Provinsi DKI Jakarta Blucer Rajagukguk mengatakan belum mendapatkan surat resmi terkait permintaan audit CSR tersebut. Namun, dengan senang hati, dia serta jajaran auditornya akan melakukan permintaan tersebut.

Blucer mengatakan, audit CSR berbeda dari audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan lebih menilik pada potensi kerugian negara. Namun, audit CSR dilakukan untuk memastikan bahwa proses CSR itu telah dilaksanakan dengan baik serta hasilnya telah diterima oleh target CSR atau tidak.

"Ada dua pendekatan dalam audit CSR. Pertama, memahami berapa besar CSR, apa saja. Kemudian kita cek dengan penyalurannya, sesuai ketentuan atau tidak. Kedua, soal kinerja, yakni mencari kelemahan sistem penyaluran CSR itu sendiri," ujarnya.

Karena belum mendapat surat resmi dari Jokowi, Blucer belum mengetahui pendekatan mana yang akan dilakukan untuk CSR di Jakarta. Dalam waktu dekat, ia akan melakukan koordinasi dengan Pemprov DKI dan internal BPK untuk melakukan audit tersebut.