Buruh: UMP Rp 3,7 Juta Harga Mati!

Sekretaris Jenderal Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengatakan, tuntutan mereka tetap sama, yaitu Rp 3,7 juta. "UMP Rp 3,7 juta harga mati. Kami menolak keras karena Jokowi memutuskan secara sepihak," kata Toha dalam orasinya,\ di halaman Balaikota Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Menurut dia, keputusan Gubernur Jokowi menetapkan UMP DKI 2014 senilai Rp 2,441 juta telah mengecewakan semua buruh yang ada di Jakarta dan Indonesia. Hingga hari ini, sebenarnya ia tidak memercayai Jokowi telah menandatangani surat keputusan (SK) Gubernur tersebut. Sebab, pihak buruh tidak pernah diperlihatkan SK Gubernur itu.

Toha meyakini Jokowi sengaja mengambil sikap menyetujui UMP DKI Rp 2,4 juta untuk mengetahui kesungguhan para buruh meminta peningkatan UMP. Apabila bersungguh-sungguh dalam meminta UMP itu, ia percaya Jokowi akan mengabulkan permintaannya bersama teman-temannya.

Nilai UMP yang telah ditetapkan ini, menurut Toha, adalah sebuah bukti kalau Jokowi lebih berpihak kepada pengusaha daripada buruh. Angka itu tidak rasional karena hanya meningkat sekitar 9 persen. Sementara inflasi dan tarif BBM juga terus meningkat.

"Jokowi ini cuma menyejahterakan pengusaha. Mungkin kemarin, pengusaha silaturahim ke Jokowi, jadi Jokowi juga susah menolak kalau UMP-nya Rp 2,4 juta. Ini cuma bikin tambah sejahtera dan tambah gendut para pengusaha," kata Toha.

Demo yang diikuti oleh berbagai serikat buruh itu hingga pukul 13.30 masih berlangsung. Para buruh itu masih menyerukan orasi mereka dan sesekali bergoyang dangdut. Mereka rencananya akan terus melakukan aksi hingga tiga hari ke depan.

Sebagian buruh kini ada pula yang melakukan aksi di depan Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Akibat aksi itu, arus lalu lintas sepanjang Jalan Kebon Sirih menjadi terhambat.