Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ide Jokowi agar Jakarta Tak Kekurangan Stok Pangan

Kompas.com - 21/12/2013, 17:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Harga daging yang tinggi menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia mempunyai cara untuk mengakali harga daging sehingga bisa turun hanya Rp 50.000 per kilogramnya.

Cara yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menjalin kerja sama ekonomi dengan pemerintah provinsi lain di Indonesia. Beberapa daerah yang masuk ke dalam daftar yakni Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Jokowi mengungkapkan, kerja sama itu dilakukan agar DKI Jakarta dapat mempertahankan stok pangan dalam waktu yang lama.

"Saya pernah ngobrol sama Gubernur NTT. Di sana, padang rumputnya itu sangat luas. Saya berpikir, kenapa enggak kita taruh saja sapi di sana, yang pelihara di sana, nanti kalau sudah besar kita bawa ke Jakarta untuk dipotong dan dijual," ujar Jokowi, saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan dengan tajuk "Kedaulatan Pangan serta Martabat Bangsa" di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Sabtu (21/12/2013) siang.

Yang selama ini terjadi, peredaran daging sapi di Jakarta adalah sapi impor dari Australia. Hal tersebut, kata Jokowi, disayangkan. Hal ini mengingat Indonesia tidak kekurangan dalam hal bahan pangan.

Jokowi telah berhitung, jika skema kerja sama antardaerah itu dilakukan, harga daging sapi di Jakarta yang saat ini menembus harga Rp 80.000 hingga Rp 100.000 per kilogram dapat turun mencapai Rp 50.000 per kilogramnya. Asalkan, kata Jokowi, pemerintah pusat bisa menjamin lancarnya distribusi.

Sementara di dua wilayah lainnya, yakni Sumatera Selatan serta Sulawesi Selatan, Jokowi menyasar komoditas pertanian, seperti sayur mayur dan beras. Di masa depan, stok sayur mayur dan beras di DKI Jakarta akan didatangkan dari dua daerah tersebut.

"Pasar Induk Beras Cipinang itu stoknya 30.000 ton. Namun, kebutuhan di Jakarta itu 3.000 ton per hari. Berarti kan hanya cukup 10 hari. Ini sangat berbahaya buat warga," ujar Jokowi.

"Hal inilah yang menurut saya, spekulan itu masuk, importir tahu, dimainkan oleh mereka sehingga harga menjadi mahal," ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi mengaku kerja sama tak bisa dilakukan dengan cepat karena harus melalui mekanisme. Kini, ia fokus ke pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengurus pangan, yakni PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, dan PT Tjipinang Food Station, supaya mampu mengelola kerja sama dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com