Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadis Perumahan DKI: Jangan Hujat Kepala UPT Rusun Saya...

Kompas.com - 27/02/2014, 09:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Yonathan Pasodung yakin anak buahnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Marunda, Maryadi, tak terlibat aksi ilegal mengalihsewakan hunian rusun.

"Saya rasa dia (Maryadi) bagus. Semua Kepala UPT juga sudah kerja keras. Jangan dihujat lagi semua Kepala UPT Rusun saya," ujar Yonathan kepada Kompas.com, Kamis (27/2/2014) pagi.

Yonathan mengatakan bahwa tugas menjadi Kepala UPT Rusunawa di Jakarta memang berat. Selain harus mengontrol ratusan hunian supaya tepat sasaran penggunanya, Kepala UPT rusun juga harus berhadapan dengan oknum mafia rusun, pihak yang menjadikan hunian tersebut menjadi barang "obyekan".

Yonathan mencontohkan di Rusunawa Muara Baru, Jakarta Utara, misalnya. Saking kuatnya lingkaran oknum warga yang mengalihsewakan hunian, baik dirinya maupun Kepala UPT rusun, kerap bersinggungan dengan oknum-oknum tersebut. Bahkan, tidak jarang mereka nyaris menjadi korban tindakan kekerasan.

"Saya ngalamin sendiri soalnya. Di sana itu berhadapannya sama golok. Sangat rentan sekali," ungkap Yonathan.

Yonathan mengatakan bahwa situasi itu tidak dapat dihindari. Pihaknya akan terus menertibkan oknum-oknum mafia rusun beserta warga yang tidak berhak menempati rusun tersebut. Berdasarkan data yang dihimpunnya, ada 115 hunian di empat rusunawa yang terjadi penyelewengan. Jumlah itu terdiri dari 17 hunian di Rusunawa Marunda, 45 hunian di Pinus Elok, 44 hunian di Cakung Barat, dan 5 hunian di Rusun Pulogebang. Yonathan mengaku, operasi itu bakal terus dilakukan pihaknya.

Sumber lain Kompas.com menyebut angka yang lebih fantastis, terutama di Rusunawa Marunda. Setidaknya, ada 200 lebih hunian rusunawa yang disewakan ke mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) oleh oknum warga. Penghuni ilegal dibebani uang sewa Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per bulan.

"Terlalu menuduhlah kalau kita bilang Kepala UPT bekerja sama. Tapi, bisa dibilang dia tutup mata. Pura-pura ndak tau. Jadi, kayak Gubernur dan Wakil Gubernur dicurangin bawahan gitu," ujar sumber yang enggan menyebutkan identitasnya.

Modus alih sewa hunian rusun yang terjadi adalah melalui warga rusun yang telah tinggal lama. Ada oknum yang menawarkan ke mahasiswa-mahasiswa tersebut. Tak hanya itu, oknum tersebut juga meminta mahasiswa yang tinggal di rusun mempromosikan rusun kepada teman lainnya agar makin banyak yang menyewa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com