"Walaupun kami tetap menghormati putusan pengadilan, tetap kami, Pak Yuki, akan mengajukan banding," terang Slamet Yuono selaku kuasa hukum Yuki di PN Tangerang, Selasa (25/3/2014).
Slamet menjelaskan bahwa tim penasehat hukum kecewa dengan putusan pengadilan. Pasalnya, ada bukti lain yang tidak diperhitungkan oleh hakim. Bukti tersebut, menurut Slamet, di antaranya, izin operasional pabrik dari tingkat kelurahan dan kecamatan.
"Camat pun menyampaikan bahwa cukup sampai kecamatan saja untuk perizinan, karena ini kan industri kecil juga," ujar Slamet.
Di samping itu, Slamet setuju dengan keputusan hakim terkait restitusi (uang pengganti) yang tuntutannya dibatalkan karena tidak memiliki dasar yang kuat. Tuntutan restitusi diajukan oleh kuasa hukum yang membela korban perbudakan Yuki. Adapun besar restitusi yang diminta adalah Rp 17.822.694.212 (subsider satu tahun kurungan) untuk 62 pekerja Yuki.
Yuki Irawan divonis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP, dan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.