Basuki: Jumlah SPBG Sedikit karena Solar Masih Disubsidi

Sementara itu, kata dia, Pemerintah Pusat menyatakan baru bisa memenuhi kebutuhan jumlah SPBG sebanyak 45 lokasi pada 2017. "Kenapa SPBG tidak banyak, karena swasta tidak mau bangun SPBG. Harga gas idealnya kan Rp 5000-6000, kalau solar harganya juga segitu, siapa yang mau punya mobil gas," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (28/3/2014).

Basuki mengatakan, peraturan daerah (Perda) nomor 22 tahun 2005 pasal 20 tentang pengendalian pencemaran lingkungan, yang mengharuskan seluruh mobil dinas pejabat Pemprov, anggota DPRD, kendaraan operasional, dan angkutan umum di Jakarta menggunakan gas tidak bisa diubah lagi.

Hal itu karena Perda tersebut telah sesuai dengan kebijakan energi di Indonesia pada masa mendatang. "Perda tidak mungkin diubah, karena begitu subsidi BBM dicabut, harga solar akan jadi Rp 10 ribu lebih. Ke depannya, cadangan SDA terbesar kita adalah gas. Dan ke depan, bahan bakar yang aman dan murah adalah gas," jelas pria yang akrab disapa Ahok itu.

Karena itu, Basuki menyarankan sebaiknya bus-bus transjakarta masih bisa menggunakan bahan bakar solar sembari menunggu kesiapan SPBG.  "Masak hanya gara-gara tidak ada gas, kita harus menunda pengadaan bus sampai empat tahun," tukasnya.

Seperti diberitakan, Basuki tengah kesal dengan Plt Sekretaris Daerah DKI Wiriyatmoko dan para anggota DPRD DKI Jakarta yang dinilainya menghambat proses pemberian sumbangan bus dari pihak swasta kepada Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Ahok, tak seharusnya mereka mempersulit pemberian bus hanya karena bus-bus itu menggunakan bahan bakar solar. Ia menilai, para pejabat Pemprov DKI dan anggota DPRD juga melanggar Perda, karena menggunakan kendaraan yang tidak berbahan bakar gas.

"Mobilnya anggota dewan yang terhormat pakai gas atau solar? Solar kan. Seluruh pejabat Pemprov mobilnya pakai solar. Mobil dinas saya saja pakai solar. Tapi kenapa beli bus transjakarta pakai solar melanggar Perda," kata Basuki.